Medianesia.id, Tanjungpinang – Kas daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang sedang dalam kondisi krisis. Defisit anggaran membuat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam tidak bisa diselesaikan secara penuh.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengungkapkan TPP yang seharusnya dianggarkan selama 14 bulan, saat ini baru bisa ditutup untuk enam bulan saja.
Guna mengatasi kekurangan tersebut, Pemko Tanjungpinang berencana mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) sebesar Rp36 miliar.
“Pinjaman ini kita ajukan sekitar Rp36 miliar,” ujar Lis kepada awak media, Rabu, 4 Juni 2025.
Ia menjelaskan, langkah pinjaman itu diambil karena hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan belum mencukupi. Dari total efisiensi yang dilakukan, baru terkumpul Rp63 miliar.
“Kalau tidak ada pinjaman, kita juga tidak bisa membayar tunda bayar yang mencapai Rp69 miliar,” ungkapnya.
Lis berharap, pinjaman tersebut dapat segera disetujui agar pembayaran TPP ASN bisa dilakukan tepat waktu.
Menurutnya, selain menjaga kesejahteraan pegawai, pembayaran TPP juga dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Tanjungpinang.
“Nantinya pinjaman itu akan kita cicil selama kurang lebih lima bulan, termasuk dengan bunganya,” pungkasnya. (Ism)
Editor: Brp
