Medianesia.id, Tanjungpinang – Dalam rangka memperkuat tata kelola data dan mendorong pembangunan yang berbasis bukti, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri dan BAPPEDA Kepri, menegaskan komitmen terhadap pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Manajemen dan Tata Kelola Data Tahap I yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Kepri, Rabu (10/6/2025).
Kegiatan ini menghadirkan paparan dari Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati dan Kepala Dinas Diskominfo Kepri Hendri Kurniadi.
Dalam skema SDI di tingkat daerah, Bappeda Kepri berperan sebagai koordinator sekretariat SDI, sedangkan Diskominfo Kepri sebagai walidata (wali data), dan BPS Kepri sebagai pembina data.
Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari, menegaskan bahwa keberadaan data yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat utama untuk kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 5,16% di triwulan I-2025 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,89, kualitas data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
BPS Kepri, lanjut Margaretha, telah mengeluarkan 98 rekomendasi statistik sektoral sejak 2023, dan berhasil mendorong Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari kategori Cukup (1,90) menjadi Baik (2,61) pada tahun 2024.
BPS Kepri turut menggulirkan sejumlah program unggulan, mulai dari pelatihan statistik untuk ASN, coaching clinic penyusunan standar data, magang “Melur Berseri”, program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), hingga program Tamadun Desa sesuai misi Asta Cita Presiden RI.
Margaretha juga memberikan sejumlah rekomendasi berupa pembinaan statistik sektoral berbasis evaluasi EPSS, penguatan indikator pembangunan daerah, kolaborasi berkelanjutan antarinstansi serta adopsi metode pembinaan adaptif seperti workshop dan mentoring.
“Program SDI bukan sekadar urusan data, melainkan tentang membangun masa depan pembangunan daerah yang lebih terukur, transparan, dan berdampak,” tutup Margaretha.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem statistik sektoral berbasis teknologi dan terintegrasi dengan SDI nasional.
Melalui platform SIPD e-Walidata, Diskominfo Kepri telah menghimpun 4.229 dataset sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut 4.207 dataset telah terverifikasi dan 301 dataset telah dipublikasikan di Portal Satu Data Kepri, yang kini terhubung langsung dengan portal nasional SDI.
Hendri juga mengungkap beberapa tantangan, seperti keterbatasan SDM statistik, perbedaan standar proses bisnis antarinstansi serta masih lemahnya sinergi lintas sektor.
Untuk itu, menurutnya, Pemprov Kepri akan fokus pada penguatan kelembagaan statistik daerah, peningkatan literasi statistik bagi ASN dan masyarakat, lolaborasi lintas instansi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi termasuk big data hingga evaluasi regulasi daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional pada program satu data Indonesia.
“Langkah-langkah ini akan memperkuat integrasi data antar instansi, mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efisien, dan mendorong pembangunan yang berbasis data,” ujar Hendri.(*)
Editor: Brp
