BEM SI Aksi ‘Indonesia Gelap’: 13 Tuntutan untuk Pemerintah, Ancaman Aksi Lanjutan

BEM SI Aksi ‘Indonesia Gelap’: 13 Tuntutan untuk Pemerintah, Ancaman Aksi Lanjutan
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demo bertajuk 'Indonesia Gelap' di Jakarta, menyuarakan 13 tuntutan tegas kepada pemerintah. Foto: X/TxtDriPolitik.

Medianesia.id, Batam – Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta, menyuarakan 13 tuntutan tegas kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut terdiri dari berbagai isu mulai dari pendidikan hingga desakan untuk merombak Kabinet Merah Putih.

Aksi tersebut dipimpin oleh Bagas Wisnu, Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi, yang membacakan tuntutan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Dalam orasinya, Bagas menuntut Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk segera mengambil langkah nyata dalam menanggapi persoalan yang diangkat.

Ia memperingatkan bahwa aksi serupa akan terus digelar di berbagai daerah di seluruh Indonesia jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

“Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah,” tegas Bagas di hadapan massa yang semakin memanas.

Hingga pukul 20.18 WIB, massa masih bertahan di lokasi aksi dan menolak untuk membubarkan diri meskipun telah menerima imbauan dari aparat kepolisian.

Imbauan tersebut ditanggapi dengan lemparan botol oleh beberapa peserta demo, menunjukkan keteguhan sikap mereka.

Berikut adalah 13 tuntutan yang dibacakan oleh BEM SI dalam aksi tersebut:

  • Pendidikan Gratis Ilmiah dan Demokratis: Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan ciptakan sistem pendidikan yang adil serta transparan.
  • Cabut Proyek Strategis Nasional Bermasalah: Menuntut penghentian proyek yang merugikan rakyat dan mendesak pelaksanaan reforma agraria yang sesungguhnya.
  • Tolak Revisi UU Minerba: Revisi yang dianggap sebagai alat pembungkaman suara kritis kampus dan masyarakat terkait sektor pertambangan.
  • Hapuskan Multifungsi ABRI: Menentang keterlibatan militer dalam sektor sipil yang dinilai berpotensi mengekang kehidupan demokratis.
  • Sahkan RUU Masyarakat Adat: Mendesak pengesahan undang-undang untuk melindungi hak-hak tanah dan budaya masyarakat adat.
  • Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025: Menilai instruksi ini sebagai ancaman bagi sektor-sektor penting rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
  • Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak digunakan sebagai alat politik.
  • Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Menuntut kesejahteraan akademisi demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
  • Perppu untuk Penanggulangan Korupsi: Desakan agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memberantas korupsi dan perampasan aset.
  • Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Menilai revisi ini berpotensi memperburuk kekuasaan aparat dan memperkuat imunitas mereka.
  • Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih: Mendesak presiden untuk merombak kabinet yang dinilai boros dan tidak efisien.
  • Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi yang bisa membuka celah bagi kesewenang-wenangan dalam lembaga legislatif.
  • Reformasi Kepolisian: Menuntut reformasi menyeluruh pada kepolisian untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan juga panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pemerintahan, memastikan pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)

Editor: Brp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *