Medianesia.id, Tanjungpinang – Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) mengungkapkan hasil kajian Tim akademis UMRAH apabila provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas bisa terbentuk maka akan berpotensi APBD yang besar.
Hal tersebut mempertimbangkan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas untuk Natuna dan Anambas yang bisa menyumbang porsi yang besar untuk APBD provinsi khusus kepulauan Natuna-Anambas.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan pembentukan provinsi Natuna-Anambas semakin mendesak dengan pertimbangan kedaulatan dan pertahanan.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan itu memang mendesak, Kepri dulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran juga alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan,” ungkapnya dalam pertemuan bersama BP3K2NA di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (5/9).
Pembentukan Provinsi Natuna-Anambas bisa diwujudkan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional yang ada di perbatasan Indonesia.
Bahkan, hasil kajian tim akademis UMRAH menemukan jika dinamika global dan kerawanan konflik di Laut Cina Selatan sangat membutuhkan adanya pemerintahan setingkat provinsi yang berlokasi langsung di Natuna.
