Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 24 November 2025.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis sektor ketenagakerjaan, mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, kebutuhan pengawas tenaga kerja, hingga angka pengangguran terbuka di Kepri.
Dalam paparannya, Ansar menekankan posisi Kepri sebagai kawasan dengan daya tarik ekonomi tinggi karena berada pada jalur perdagangan global.
“Kepri ini provinsi kepulauan dengan lebih dari 2.408 pulau, 394 di antaranya berpenghuni, dan 22 merupakan pulau terdepan yang langsung berhadapan dengan negara-negara ASEAN. Posisi kami sangat strategis, berada di salah satu dari 10 choke point dunia, yaitu Selat Malaka,” jelas Ansar.
Ia menambahkan, Kepri mendapatkan keistimewaan berupa status Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, serta pengembangan tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seluruhnya menjadi modal penting untuk memperkuat investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah barat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan masukan terkait minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kepri. Menurutnya, fungsi pengawasan sangat vital untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi dan hak-hak pekerja terpenuhi.
Baca juga: Gubernur Ansar Ajak Paguyuban Rawat Kerukunan di Kepri
“Pengawas ketenagakerjaan ini penting untuk memastikan setiap perusahaan memberikan haknya kepada pekerja,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kebutuhan pengawas di Kepri mencapai lebih dari 100 orang. Namun yang tersedia saat ini baru sekitar 40-an.
“Ini kekurangannya sangat banyak. Apalagi Kepri adalah wilayah kepulauan yang tantangannya lebih besar dibanding daerah lain,” ungkapnya.
Komisi IX mendorong Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menambah sekitar 2.000 pengawas secara nasional, dengan Kepri sebagai salah satu daerah prioritas.
“Kami minta Kepri menjadi prioritas agar mendapat kuota sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Selain pengawasan, Komisi IX juga menyoroti angka pengangguran terbuka Kepri yang mencapai 6,4 persen. Nihayatul menjelaskan, tingginya angka tersebut juga dipengaruhi arus pendatang yang datang mencari pekerjaan, terutama di Batam.
“Kepri ini ibarat gula karena berbatasan dengan banyak negara dan daerah. Jadi angka pengangguran tidak seluruhnya dari masyarakat Kepri, mungkin separuhnya dari luar daerah,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kepri Perkuat Program Inklusif Dampingi Anak Berkebutuhan Khusus
Ia berharap, tujuh KEK yang berkembang di Kepri dapat menjadi lokomotif ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
“Masyarakat setempat jangan hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi penggerak ekonomi,” tambahnya.
Merespons masukan tersebut, Gubernur Ansar mengakui kekurangan pengawas tenaga kerja di Kepri memang harus segera diatasi.
“Ternyata kebutuhan minimal 100 orang, sementara kita baru memiliki 41. Masukan ini sangat penting bagi kami,” kata Ansar.
Ia memaparkan, Kementerian Ketenagakerjaan berencana menambah 2.000 pengawas secara nasional, dan Kepri diperkirakan bisa menerima tambahan hingga 60 pengawas.
“Nanti akan kami inventarisasi kembali, termasuk mengevaluasi personel pengawas di Disnaker yang sempat pindah, dan akan kami tarik jika memungkinkan,” jelasnya.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga menyoroti persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peningkatan kualitas SDM yang akan memasuki pasar kerja.(ADV)
Editor: Brp
