Medianesia.id, Jakarta – Sebanyak 18 gubernur se-Indonesia kompak mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Selasa, 7 Oktober 2025.
Para kepala daerah tingkat provinsi ini menilai kebijakan yang diberlakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini sangat memberatkan keuangan daerah.
Terlebih, daerah semakin dihimpit dengan tanggungjawab untuk membiayai belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan program pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, mengungkapkan para gubernur secara kolektif meminta waktu khusus untuk bertemu langsung dengan Menkeu.
Menurutnya, kebijakan pemotongan TKD membuat sejumlah daerah kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk gaji PPPK.
Baca juga: Tahun 2026 Berat: Pendapatan Kepri Seret, Belanja Ditutup Pinjaman Daerah
“Sampai ada daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai. Dampaknya luar biasa,” ujarnya usai melakukan pertemuan di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Ia menyebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikap terbuka dan berjanji akan mengevaluasi besaran TKD pada tahun 2026, mengingat kebijakan tahun 2025 sudah terkunci dalam APBN.
“Pak Menteri responsif. Beliau berjanji tahun 2026 akan evaluasi ulang TKD ke daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh Gubernur Jambi ini menambahkan, pemotongan TKD paling memukul daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.
“Kalau PAD kecil dan TKD dipotong, sulit bagi daerah untuk berkembang. Akhirnya visi-misi kepala daerah jadi tidak relevan, yang penting roda pemerintahan bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Baca juga: Penurunan Dana Transfer Tekan Anggaran Kepri, TPP ASN Masih Ditinjau Ulang
Hal senada juga disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia menegaskan, seluruh gubernur menolak keras kebijakan ini karena berdampak langsung pada pelaksanaan program prioritas di daerah.
Apalagi, rata-rata provinsi terkenan pemotongan 20–30 persen dana TKD. Bahkan, ada untuk kabupaten/kota ada yang terkena pemotongan 60–70 persen
“Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan serta jembatan yang besar,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyebut daerahnya juga mendapatkan pemotongan TKD hingga 25 persen. Sehingga, berdampak pada banyaknya kegiatan pemerintahan terganggu.
“Kami mengusulkan agar anggaran tidak dipotong, karena beban di provinsi kami sudah sangat berat,” tegas Mualem.
Adapun 18 gubernur yang hadir dalam pertemuan bersama Menkeu antara lain dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.(Ism)
Editor: Brp
