Atas putusan ini, ATB melalui kuasa hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates, menyatakan menolak dengan tegas terkait kewajiban tersebut. 

Dalam pernyataanya Kuasa Hukum PT ATB, OC Kaligis, mengatakan bahwa seharusnya kewajiban membayar pajak dibebankan kepada Otorita Batam (BP Batam).

“PT ATB tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak harus dilakukan oleh pihak Otorita Batam,” tulis OC Kaligis dalam siaran pers, kemarin. 

Ditegaskannya, Perjanjian Konsesi mengenai kewajiban BP Batam untuk menanggung dan membayar pajak-pajak, telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase No. 44030/V/ARB-BANI/2021 tertanggal 14 April 2022 lalu. 

“Putusan ini diperkuat pula dengan Putusan MARI No. 199B/Pdt.Sus-Arbt/2023 yang dikeluarkan tanggal 3 Mei 2023,” tegasnya. 

Lebih lanjut katanya, selama 25 tahun perjanjian konsesi bersama BP Batam, PT ATB telah bertanggung jawab dalam melakukan investasi pembangunan, pengembangan, serta pengoperasian sistem penjernihan air minum di Pulau Batam. 

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Dinyatakan Kalah Dalam Sengketa PAP, ATB Tolak Bayar Hutang Pajak Rp48 Miliar
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Atas keputusan ini, PT ATB diharuskan membayar hutang PAP ke Pemprov Kepri melalui Bapenda Kepri sebesar Rp48 miliar. 

“Keputusan ini juga menguatkan putusan Pengadilan Pajak yang sebelumnya menolak gugatan ATB,” ujar Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya, Jumat (7/6/2024)

Menurut Diky, atas keputusan ini, Bapenda Kepri akan meminta rekomendasi Kementrian Keuangan lalu ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Langkahnya melakukan pemblokiran dan penyitaan nantinya sesuai nilai piutang pajak. Tentu atas rekomendasi OJK,” jelasnya. 

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap melakukan tindakan secara persuasif. Maka dar itu, Diky berharap ada itikad baik dari pihak PT ATB. 

“Selama PT ATB mengelola air bersih di Batam dinilai sudah baik, sehingga hendaknya memiliki itikad baik untuk membayar piutang pajak air permukaan senilai Rp 48 miliar dan agar segera melunasinya,” jelasnya lagi. 

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Sengeketa PAP, Pemprov Kepri Ancam Sita Aset PT Adya Tirta Batam
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Adapun besaran hutang PAP yang wajib dibayar oleh ATB adalah sebesar Rp48,6 miliar. Angka ini, adalah akumulasi dari tunggakan, dan sanksi administrasi yang dihitung sejak Juli 2016 sampai Juni 2018. 

“Putusan Pengadilan Pajak menguatkan, bahwa Pemprov Kepri punya hak atas piutang PAP di PT ATB,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Reni Yusneli, Sabtu (25/2) 

Mantan Asisten I Pemprov Kepri ini menjelaskan, Bapenda Kepri sudah menerbitkan 24 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas kurang bayar ke ATB.

“Terkait persoalan ini, Bapenda Kepri sudah menerbitkan surat teguran dan peringatan sebanyak 3 kali,” jelas Reni. 

Disebutkannya, surat teguran pertama di 3 September 2021, lalu surat peringatan pertama di 13 September 2021 dan surat peringatan kedua di 21 September 2021.

Kemudian, 19 Oktober 2021, Bapenda Kepri menugaskan juru sita pajak daerah, untuk melakukan penagihan dengan surat paksa bernomor 001/S-Paksa/BP2RD/X/2021.

Lebih lanjut katanya, namun tindakan ini tidak mendapatkan respon dari pihak ATB. Lantas Pemprov Kepri menggandeng pengacara negara, Ditjen Pajak Kanwil Kepri serta menggandeng pengacara pajak Said Law Office.

Selain itu juga melibatkan Kantor Advokat Sevnil Azmedi dan Partner, untuk melakukan pendampingan hukum atas gugatan sengketa pajak.

Reni mengatakan, ATB melakukan upaya hukum atas proses penagihan ini. Mulai gugatan ke PTUN Tanjungpinang, hingga ke PT TUN Medan memenangkan ATB.

Sampai akhirnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak Republik Indonesia menolak gugatan ATB dan mewajibkan melunasi tunggakan pajak air permukaan tersebut.

“Seluruh hasil sidang, dan langkah-langkah selanjutkan terkait proses penagihan akan dilaporkan ke Gubernur Kepri (Ansar Ahmad),” tegasnya. 

Sementara itu, Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, mengaku, belum bisa membaca salinan keputusan itu. Ia mengatakan, tidak bisa berkomentar atas putusan itu.

Namun, terkait gugatan itu, Maria menjelaskan, bahwa sesuai materi disampaikan ke Pengadilan Pajak, bahwa ATB tidak memiliki utang apapun maupun kurang bayar.

“Karena, berdasarkan konsesi, ATB itu dibebaskan dari segala pajak. Dan ini (PAP) menjadi tanggungjawab dari BP Batam,” ujarnya.*

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: <strong>Tok! ATB Wajib Bayar Hutang PAP ke Pemprov Kepri, Nilainya Cukup Fantastis</strong>
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%