Dalam kesempatan tersebut, Kasatpol PP Kepri, Hendri Kurniadi, memaparkan peran penyidik, tantangan, serta metodologi yang dihadapi untuk penyelesaian masalah. Salah satunya dengan metodologi Restorative Justice.

Menurutnya, pendekatan tersebut menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

“Penerapan dengan restorative justice merupakan suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini,” ucapnya saat membuka kegiatan tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, rtendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana dan menjawab atas tantangan sistem peradilan yang ada saat ini.

“Melalui pendekatan restorative justice diharapkan tujuan keadilan sesuai dengan hukum dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara dapat tercapai,” terangnya.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Satpol PP Kepri Gelar Pelatihan Pembinaan PPNS
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Ketua Sekretariat PPNS Kepri Hendri Kurniadi di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, empat orang PPNS masih menyelidiki penyebab ‘blackout’ di Pulau Bintan dan Batam yang menyebabkan pelayanan terhambat kepada pelanggan.

PPNS tersebut terdiri atas PPNS penegakan peraturan daerah (perda) dan PPNS listrik.

Pelayanan yang terhambat tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.

“Pemadaman listrik total itu menyebabkan kerugian masyarakat sehingga pemerintah daerah melalui PPNS wajib menelusurinya. Apalagi ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan gubernur yang dilakukan PLN Batam,” katanya.

Kepala Satpol Pamong Praja Kepri itu juga menginstruksikan kepada PPNS tersebut untuk meminta klarifikasi kepada pihak PLN Batam sehingga dapat menjawab seluruh atau sebagian pertanyaan yang akan diajukan. Pelaksanaan klarifikasi akan dilakukan di Kantor PLN Batam pada Kamis pagi (5/1).

“Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di lapangan, yang perlu diklarifikasi pihak PLN,” katanya.

Hendri menuturkan PPNS akan menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan PT PLN Batam, apakah hanya pelanggaran administrasi atau ada unsur pidananya.

“Jika ada unsur pidananya, tentu kami akan lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hendri Kurniadi.

Sebelummya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (ESDM Kepri) Muhammad Darwin mengatakan jaringan kelistrikan di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) kembali normal sejak Selasa pagi (3/1).

“Sudah kembali normal tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB, namun belum diketahui penyebab listrik tersebut ‘blackout’. Ini menarik untuk diinvestigasi,” kata dia.

Jaringan listrik di Batam dan Pulau Bintan “blackout” pada 1 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB. Sementara energi listrik di Pulau Bintan berasal dari pembangkit listrik yang dikelola PLN Batam.

Selama terjadi “blackout” kata dia PLN Tanjungpinang mengaktifkan sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas terbatas untuk kebutuhan pelayanan publik.

Petugas PLN Batam melakukan penyisiran terhadap bagian yang rusak mulai dari mesin hingga jaringan, namun tidak ditemukan.

“Tambah menarik untuk ditelusuri lebih mendalam ketika PLN menyatakan beban puncak pada saat pemadaman listrik itu hanya 300 MW, sementara kapasitas energi listrik mencapai 500 MW,” katanya.

Ia mengemukakan energi listrik yang dipergunakan sekarang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Uncang, Batam.

“Kami berharap Pulau Bintan memiliki jaringan listrik tersendiri, misalnya bekerja sama dengan PLTU Galang Batang di kawasan ekonomi khusus yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia,” demikian Muhammad Darwin .

Sumber:antara

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: PPNS Kepri selidiki penyebab pemadaman listrik di Batam dan Bintan
Penulis: Santun
Topik: %%CATEGORY%%