Dalam rapat tersebut, Wali Kota Muhammad Rudi menegaskan pentingnya sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan pencapaian positif yang telah diraih selama 2024.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, melaporkan bahwa hingga 23 Desember 2024, realisasi APBD Kota Batam mencapai 98,60 persen, dengan realisasi kas daerah sebesar 97,68 persen.

Surplus pendapatan dan belanja ini menjadi indikator keberhasilan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

“Pencapaian ini menjadi dasar kuat untuk melangkah ke tahun anggaran 2025 dengan lebih optimis,” ujar Jefridin.

Sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan yang transparan, Pemerintah Kota Batam menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam ajang APBD Award 2024, sebagai salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras seluruh OPD dan apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmen kami dalam pengelolaan keuangan yang baik,” tambahnya.

Jefridin mengingatkan seluruh OPD untuk segera menyelesaikan kewajiban akhir tahun. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus diserahkan paling lambat 6 Januari 2025, sementara laporan keuangan OPD lainnya wajib rampung pada 13 Januari 2025.

“Keseriusan dalam menyusun laporan keuangan akan sangat berpengaruh pada evaluasi tahun berikutnya,” tegasnya.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan APBD 2025, Jefridin meminta seluruh OPD untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja secara matang, sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga mengapresiasi OPD penghasil yang telah bekerja keras meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami berharap pendapatan daerah terus bertumbuh demi kemajuan Batam sebagai kota yang kompetitif dan modern,” tutupnya.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemko Batam Catat Surplus APBD 2024, Realisasi Capai 98,60 Persen
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran karena APBD Kepri 2024 difokuskan pada pelaksanaan Pemilu (Pilpres, Pileg, dan Pilkada).

Selain pelaksanaan Pemilu, APBD Kepri juga berdampak pada turunnya dana bagi hasil (DBH) akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Namun demikian, penataan masih tetap dilakukan meski terbatas pada penataan kabel yang dianggap mengganggu estetika kota.

Penataan kabel dimaksud berada di sejumlah jalan utama di kawasan Kota Lama, yakni mulai dari Jalan Teuku Umar, Jalan Merdeka, hingga Gedung Daerah.

“Di tahun 2024 ini kabel-kabel yang ada di Jalan Teuku Umar dan Jalan Merdeka ujung hingga Gedung Daerah kita turunkan. Keterbatasan penataan kabel ini mengingat biaya menurunkan kabel yang tidak murah,” sebut saat meresmikan penataan kawasan Kota Lama di Jalan Merdeka dan Teuku Umar, belum lama ini.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Anggaran Terbatas, Revitalisasi Kawasan Kota Lama Tanjungpinang Dihentikan
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Dari total APBD Kepri 2024 sebesar Rp4,34 triliun, sektor pendidikan mendapatkan porsi terbesar dengan alokasi agggaran Rp1,08 triliun atau lebih dari 20 persen.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan seluruh OPD tidak lalai melaksanakn program kegiatan yang telan direncanakan pada 2024 ini.

Sebab, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan banyak disebabkan kelalaian.

“Sehingga, banyak pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu tapi tertunda sampai melewati akhir tahun anggaran,” ujar Ansar.

“Kadangkala kita hanya fokus pada persoalan teknis namun urusan-urusan melengkapi administrasi terabaikan. Padahal sampai saat ini dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh internal ataupun eksternal auditor tetap menggunakan paper based,” tegasnya.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Berikut Rincian Anggaran Masing-masing OPD Pemprov Kepri dalam APBD 2024
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Pengesahan tersebut dilakukan melalui paripurna penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2024 di kantor DPRD, Senggarang, Kamis (30/11).

Adapun struktur APBD 2024 secara garis besar meliputi pendapatan sebesar Rp986 miliar dan belanja daerah Rp1,091 triliun.

“Untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 105 miliar,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Ranperda APBD 2024 disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Serta, peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 yang memuat kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: APBD Tanjungpinang 2024 Disahkan Rp1,091 Triliun
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Pengesahan tersebut dilaksanakan melalui paripurna di Kantor DPRD Natuna Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (28/11).

“Berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku rapat dinyatakan Korum dan terbuka untuk umum,” ucap Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar saat membuka paripurna.

APBD sebesar Rp1,181 tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun proyek pendapatan APBD Natuna 2024 diantaranya, PAD sebesar Rp 92.559.699,00 terdiri dari pajak daerah sebesar Rp47.077.600,00, retribusi daerah sebesar Rp773.099.000,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.000.000,00 dan pendapatan lain yang sah Rp36.749.000,00.

Pendapatan transfer sebesar Rp1.087.821.604.000,00 yang terdiri dari pendapatan transfer pusat Rp1.005.336.757,00, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp82.484.847.000,00 dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp636.000.000,00.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: APBD Natuna 2024 Disahkan Rp1,18 Triliun
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%