Yusuf Mansur Buka Suara Soal Pencabutan Izin Paytren AM

Medianesia.id, Batam – Yusuf Mansur buka suara terkait pencabutan izin usaha PT Paytren Aset Manajemen (Paytren AM) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengakui bahwa pihaknya telah berusaha keras selama lebih dari 3 tahun untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dengan cara menjualnya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Perjuangan menjual itu, 3 tahun lebih dan menghabiskan juga berbagai energi. Nggak selamat juga,” ungkapnya dalam laporan detikcom, Selasa (14/5/2024).

Meskipun demikian, Yusuf menyatakan penerimaan atas keputusan OJK dan berharap hal ini menjadi pembelajaran dan amal saleh baginya dalam usahanya memajukan ekonomi syariah.

“Dan semoga Allah mengampuni saya, dkk (dan kawan-kawan) semua. Terus memberikan kesempatan lagi di kemudian hari, dalam keadaan lebih baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada dana investasi masyarakat yang tertunda atau tidak terbayarkan.

“Dan yang tidak kalah penting, nggak ada uang orang juga yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Nggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK,” ujarnya.

Yusuf Mansur juga menyampaikan terima kasih kepada OJK atas bantuan dan kesempatan yang diberikan selama ini, serta menyatakan kesiapannya untuk terus belajar dan berkembang.

“Terima kasih juga kepada masyarakat. Perjuangan 2012 sampai dengan 2018, hingga kemudian sampai pada 13 Mei 2024 ini. Masyaallah. Teramat indah dan berharga. Terima kasih banyak,” ucapnya.

Pencabutan izin usaha Paytren AM oleh OJK dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan terhadap perusahaan. Ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan Paytren AM, di antaranya:

Kantor tidak ditemukan.

  • Tidak memiliki pegawai yang menjalankan fungsi Manajer Investasi.
  • Tidak memenuhi Perintah Tindakan Tertentu dari OJK.
  • Tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Tidak memiliki Komisaris Independen.
  • Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi.
  • Tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).
  • Tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, Paytren AM dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah.(*/Brp)

Editor: Brp