Utusan Sarumaha: Jangan Ada Pemaksaan Dipembongkaran di Kawasan Simpang Barelang

Medianesia.id, Batam – Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha mendesak agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak melakukan pembongkaran paksa sejumlah kios yang berada di kawasan Simpang Barelang, Batam, Kepulauan Riau.

Walau demikian, pihaknya juga tidak menolak adanya rencana Pemko Batam yang akan melakukan pelebaran ROW jalan di kawasan tersebut.

“Bukan proses pembangunannya yang ditolak. Tapi cara penyelesaian masalahnya lah yang harus diperhatikan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun,” tegasnya dalam RDPU yang digelar di Gedung DPRD Batam.

Utusan Sarumaha juga meminta sepanjang persoalan ini belum selesai, Pemko Batam tidak melakukan penertiban walaupun sudah diberikan Surat Peringatan kedua (SP 2).

Baca Juga  Enam Kecamatan di Batam Kembali di Zona Merah Covid-19

“Setelah rapat ini diketahui memang benar alokasinya untuk pembangunan jalan. Kami meminta supaya tak melakukan penggusuran secara paksa karena ini sudah masuk SP2. Menunda sementara penggusuran ini,” paparnya.

Diakuinya, banyak isu yang berkembang terkait informasi ROW jalan di Simpang Barelang.

Dengan rapat hari ini jelas yang diperlukan itu ROW 35, sehingga masyarakat yang tidak masuk kedalam row ini tidak dilakukan penggusuran atau pembongkaran secara paksa.

“Kedua, kita merespon keluhan masyarakat bahwa masyarakat menginginkan tempat relokasi. Supaya mereka bisa menyambung hidup mereka berusaha kembali,” katanya.

Sementara itu, lanjut Utusan, terkait dengan rumah yang terdampak, mereka menginginkan kavling siap bangun.

Harapan ini akan dikomunikasikan kepada pemerintah supaya proses pembongkaran ini tak memberikan dampak serius.

Baca Juga  Anggota DPRD Kepri: Air Baku dan Fasilitas Pengelolaannya Sama, Pelayanan PT Moya Lebih Turun dari ATB
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha

“Kami juga bersyukur masyarakat mendukung program pembangunan ini. Namun masyarakat berharap ada solusi,” katanya.

Selain itu, dalam rapat ini juga terungkap data warga yang terdampak belum sinkron antara tim terpadu dengan warga.

Pihaknya meminta data ini disinkronkan kembali melalui duduk bersama.

Seperti diketahui, proyek anggaran pembangunan jalan ini mencapai Rp 16 miliar ini dari APBD Kota Batam, serta ada juga dana sebesar Rp 20 miliar untuk batam yang dikelola oleh PUPR seperti Barelang Berikat.