Utusan Sarumaha: Banyak Faktor Turunnya Jumlah Pemilih di Pilkada Batam

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha

Medianesia.id, Batam – Tidak Maksimalnya jumlah pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi perhatian berbagai pihak.

Dimana sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan kinerja dari penyelenggara Pilkada khususnya Kota Batam yang dipandang kurang maksimal dan menyebabkan tingkat warga yang menggunakan hak pilihnya jauh dari harapan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha. Saat dihubungi Medianesia Group pada Selasa (15/12/2020) pagi, politisi Partai Hanura Kota Batam ini mengakui adanya penurunan jumlah pemilih. Dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha

Dan hal ini didasarkan pada data dari Disdukcapil. Dimana dalam data tersebut, diketahui warga yang sudah masuk dalam tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih atau tercoklik, jumlahnya hanya mencapai 500 ribuan lebih. Padahal jumlah warga yang berhak menggunakan hak pilihnya diatas jumlah tersebut.

“Saya melihat jumlah pemilihnya turun di Pilkada Batam ini. Mengingat, berdasarkan data dari Disdukcapil Warga yang tercoklik itu kan hanya sekitar 500-an ribu lebih.

Baca Juga  Selain Dijadikan Minuman, Susu Juga Bisa di Panggang dan Dijadikan Cemilan Enak

Jadi memang banyak dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya oleh beberapa faktor,” jelas Utusan.

Selain itu, tambahnya, faktor kartu tanda penduduk (KTP) yang belum tercetak juga menjadi salah satu kendala kenapa sampai warga tidak memilih. “Karena pada saat ke TPS, warga kan harus menunjukkan KTP asli. Dan ini salah satu kendalanya,” jelasnya.

Minimnya jumlah pemilih, tegasnya lagi, bisa juga disebabkan kondisi pandemi Covid-19. Sehingga warga harus berpikir dua kali untuk keluar rumah dalam kondisi tersebut. Meski KPU melalui KPPS sudah menerapkan aturan terkait protokol kesehatan dalam menggunakan hak suaranya di TPS

“Selain itu, kondisi covid-19 juga menjadi salah aatau alasan kenapa sampai warga berpikir dua kali untuk ke TPS. Dan saya rasa, data pemilih ini harus ada evaluasi dari Pemerintah Pusat. Sehingga nantinya tidak sampai hak konstitusional dari masyarakat, khususnya dalam hal memberikan dan menjaga hak pilih masyarakat tidak sampai terganggu,” terangnya.

Baca Juga  Kenali 5 Alasan Kenapa Kita Bisa Jatuh Cinta Pada Seseorang
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada

Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Tim Pemenangan Rudi – Amsakar (Ramah) Edwar Brando mengaku sedikit miris dan kecewa dengan pihak penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Rabu (9/12/2020).

Hal ini disebabkan minimnya partisipan jumlah pemilih yang hingga pukul 11.30 WIB hanya mencapai 50 persen.

“Tadi saya dan Forkompinda Batam keliling dan melihat situasi. Dari beberapa TPS, partisipan baru 50 persen hingga siang ini,” kata Edwar Brando saat ditemui di DPRD Batam.

Edwar juga mengatakan partisipan baru 50 persen untuk pemilihan hingga siang ini terlihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

Apakah minat masyarakat yang kurang untuk menggunakan hak suaranya atau apakah banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kita sesalkan juga, tadi saya dapat kabar kalau banyak kertas suara yang hilang, tidak terdaftar atau tidak mendapatkan undangan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Diduga Beroperasi Tanpa Prokes, Polres Tanjungpinang Akan Selidiki Gelper ini

Disisi lain, Nuryanto, Ketua Pemenangan Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid (Luar Biasa) menegaskan hal yang sama. Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur memandang, pihak penyelenggara Pilkada kurang cakap dan terlihat tak bersemangat dalam melakukan sosialisasi

Sehingga ‘gairah’ Pesta Demokrasi saat ini dilihatnya kurang bergairah. Walaupun kondisinya berbarengan dengan Pandemi Covid-19.

“Akan tetapi, kondisi pandemi Covid-19 ini tidak menjadi alasan. Mengingat pesta ini tidak didengar oleh masyarakat pada umumnya. Karena sosialisasinya hingga woro-woronya kurang masif. Padahal anggaran memang ada tapi hasilnya minim,” terangnya.

Pihaknya pun menegaskan, jika jumlah pemilihnya di bawah 50 persen maka Golput bisa dibilang menang. “Kalau boleh dikatakan, jangan-jangan bisa di bawah 50 persen, maka bisa dibilang golput menang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kecakapan dari penyelenggara,” terangnya sambil mengatakan kiranya hal ini bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya. (Iman Suryanto)