Tak Profesional Mengelola Logistik Pilkada, Ketua KPU Batam Disanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua

Medianesia.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu, dengan agenda pembacaan putusan terhadap 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/3/2021).

Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada dua penyelenggara pemilu, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata dan Ketua KPU Kota Batam, Herrigen Agusti.
Selain itu, keduanya juga dijatuhi sanksi Peringatan Keras oleh DKPP.

Febriadinata berstatus Teradu I dalam perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021, sedangkan Herrigen Agusti menjadi Teradu I dalam perkara nomor 68-PKE-DKPP/II/2021.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Febriadinata selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, saat membacakan amar putusan perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Herrigen Agusti selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Batam sejak putusan ini dibacakan,” lanjut Alfitra saat membacakan amar putusan perkara nomor 68-PKE-DKPP/II/2021.

Baca Juga  Ajakan Menparekraf Sandiaga Uno untuk Kembali Nonton ke Bioskop

Sebagaimana diketahui, teradu I merupakan penanggungjawab Tim Pengamanan Pencetakan dan Pengamanan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020. Sedangkan Teradu II bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Logistik.

Tim tersebut bertugas mengawasi, mengamankan desain, menjaga kualitas, melakukan verifikasi pencetakan surat suara. Serta mensortir surat suara yang rusak atau tidak terpakai karena kelebihan cetak untuk dimusnahkan.

Teradu I dan II sebagai leading sector pengelola logistik mempunyai tanggungjawab memastikan surat suara disediakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, waktu, sasaran, tepat kualitas dan efisien sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020.

“Terungkap fakta pada 9 Desember 2020 masih terdapat kekurangan surat suara, hal ini membuktikan Teradu I dan II tidak profesional dalam mengkoordinasikan tim pengelola logistik KPU Kota Batam untuk memastikan keterpenuhan surat suara sebagai bentuk pelayanan prima kepada pemilih,” ungkap Anggota Majelis, Didik Supriyanto, S.IP., MIP.

Baca Juga  Tips Puasa bagi Perempuan Hamil dan Menyusui

Didik menambahkan sebagai penyelenggara pemilu, Teradu I dan II seharusnya memahami surat suara merupakan kebutuhan primer untuk melayani hak konstitusioal warga negara menggunakan hak pilih di TPS.

Sikap dan tindakan para Teradu tidak sesuai dengan tagline KPU Melayani yang mengakibatkan ketidakpastian ketersedian logistik yang berdampak luas terhadap kredibilitas lembaga.

“Teradu I dan II terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf g dan h, Pasal 15 huruf e dan huruf h, Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf a dan b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Sementara, terdapat 28 penyelenggara pemilu yang mendapat Rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Baca Juga  Enam Kecamatan di Batam Kembali di Zona Merah Covid-19

Majelis dalam sidang ini adalah empat Anggota DKPP, yaitu Dr. Alfitra Salamm (Ketua Majelis), Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati. (Iman/rilis)