Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur, yang didasarkan pada sejumlah regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Penetapan UMK dan UMSK 2025 ini mengacu pada formula kenaikan sebesar 6,5% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian daerah.

Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan pada 13 Desember 2024 di Graha Kepri, Batam, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Upah minimum tahun 2025 akan berlaku mulai 1 Januari 2025, dan diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun akan menggunakan struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025

• Kota Batam: Rp4.989.600 (naik Rp304.550)
• Kabupaten Bintan: Rp4.207.762 (naik Rp256.812)
• Kabupaten Karimun: Rp3.956.475 (naik Rp241.475)
• Kabupaten Natuna: Rp3.628.002 (naik Rp221.427)
• Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp4.084.919 (naik Rp249.314)
• Tanjungpinang dan Lingga: Menyesuaikan Upah Minimum Provinsi Rp3.623.654.

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025

• Kabupaten Karimun: Rp3.960.000
• Kabupaten Kepulauan Anambas: Rp4.219.165. (Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Gubernur Tetapkan UMK dan UMSK Tahun 2025 se-Kepri
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam mengusulkan UMK sebesar Rp4,9 juta berdasarkan anjuran kenaikan 6,5% yang diumumkan Presiden.

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM-SPSI) mengajukan Rp5,1 juta, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut Rp6,4 juta.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyebut kenaikan 6,5% berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Kota Batam. Menurutnya, UMK Batam sudah relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Kami khawatir kenaikan ini akan membebani pengusaha, apalagi jika ditambah Upah Minimum Sektoral (UMSK). Beban sektor tertentu bisa semakin berat, yang akhirnya berdampak pada ekonomi Batam,” ujar Rafki, Senin (16/12/2024).

Rafki menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2024 yang dinilai tidak memberikan definisi yang jelas terkait karakteristik, risiko, dan beban kerja dalam penetapan upah sektoral.

Ia berharap penetapan UMSK Batam ditunda hingga ada petunjuk teknis yang lebih terperinci dari pemerintah pusat.

“Sampai ada aturan yang jelas, sebaiknya kita fokus menjalankan UMK saja di tahun 2025,” tegas Rafki.

Di sisi lain, Ketua FSPMI Batam Yafet Ramon menilai penetapan UMK saat ini memiliki banyak kelemahan. Menurutnya, perhitungan UMK seharusnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, faktor alfa, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri dari 64 item, serta prinsip kesetaraan yang adil bagi pekerja dan pengusaha.

“Jika perhitungan dilakukan sesuai Permenaker 16/2024, maka UMK Batam seharusnya naik hingga 37%. Dengan demikian, angkanya bisa mencapai Rp6,4 juta,” tegas Yafet.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: UMK Batam 2025: Pengusaha Usul Rp4,9 Juta, Buruh Ajukan Hingga Rp6,4 Juta
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%