Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan keberadaan pengawas sangat krusial untuk memastikan seluruh perusahaan mematuhi aturan dan memberikan hak yang layak kepada pekerja.

“Pengawas ketenagakerjaan ini penting untuk memastikan setiap perusahaan memberikan haknya kepada pekerja,” ujarnya dalam rapat bersama Pemprov Kepri di Gedung Daerah, Senin, 24 November 2025.

Nihayatul menyebut Kepri masih menghadapi kekurangan besar dalam jumlah pengawas ketenagakerjaan. Dari kebutuhan lebih dari 100 orang, saat ini hanya tersedia sekitar 40-an pengawas.

Baca juga: Cuaca Kepri 24 November 2025: Berawan dan Berpotensi Hujan

“Ini kekurangannya sangat banyak. Apalagi Kepri adalah wilayah kepulauan yang memiliki tantangan lebih besar dibanding daerah lain,” jelasnya.

Karena pengawas ketenagakerjaan berstatus ASN, Komisi IX mendorong Kemenpan RB dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menambah sekitar 2.000 pengawas secara nasional, dengan Kepri diharapkan menjadi salah satu prioritas.

“Kami minta Kepri menjadi prioritas agar dapat kuota sesuai kebutuhannya,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik masukan yang disampaikan Komisi IX. Ia mengakui, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kepri masih jauh dari ideal.

“Ternyata kebutuhan pengawas minimal 100 orang, sementara kita baru memiliki 41. Masukan ini sangat penting bagi kami,” ujar Ansar.

Baca juga: Gedung Lama RSUP RAT Akan Direhab Total Mulai 2026

Ansar mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan berencana menambah 2.000 pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Dari rencana itu, Kepri berpotensi mendapatkan sekitar 60 pengawas tambahan.

“Nanti akan kami inventarisasi kembali, termasuk mengevaluasi personel pengawas di Disnaker yang sempat pindah, dan akan kami tarik jika memungkinkan,” tambahnya.

Selain persoalan pengawas ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI juga memberi perhatian pada isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan memasuki pasar kerja.

“Dari masukan itu, kami akan lebih konsentrasi pada penanganan TPPO dan peningkatan kualitas SDM,” tutup Ansar.(Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Provinsi Kepri Kekurangan Pengawas Ketenagakerjaan
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, Kepri berada di posisi kelima, naik ke posisi ketiga pada 2023, dan berhasil mempertahankannya pada 2024.

Tercatat, rata-rata produktivitas tenaga kerja di Kepri pada 2024 mencapai Rp200,12 juta per orang, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka Rp89,33 juta. Angka ini juga meningkat dibandingkan 2023 (Rp196,25 juta) dan 2022 (Rp164,5 juta).

Kepri hanya kalah dari DKI Jakarta (Rp421,13 juta) dan Kalimantan Timur (Rp288,81 juta), menjadikannya provinsi dengan produktivitas tertinggi ketiga secara nasional.

Namun di balik capaian itu, Kepri masih menghadapi tantangan besar. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di awal 2024 masih berada di posisi kedua tertinggi secara nasional, yaitu 6,94%. Di atasnya adalah Provinsi Banten (7,02%), sementara posisi ketiga ditempati Jawa Barat (6,91%).

Secara metodologis, produktivitas tenaga kerja dihitung dari rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja. Indikator ini mencerminkan efisiensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah, serta menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Peningkatan produktivitas Kepri dipicu oleh pertumbuhan sektor industri, meningkatnya investasi terhadap tenaga kerja terampil, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi sistem kerja dan memperkuat kualitas SDM.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyambut baik capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Kepri.

“Capaian ini adalah buah dari kerja keras semua pihak. Ke depan, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasi, serta kebijakan yang mendukung produktivitas,” ujar Gubernur Ansar.

Ia menambahkan, Pemprov Kepri akan terus mendorong inovasi dalam memperkuat ekosistem investasi dan industri, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kita tidak boleh cepat puas. Kepri akan terus mengembangkan SDM unggul dan memperluas digitalisasi industri agar pertumbuhan ekonomi kita inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya. (Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Produktivitas Tenaga Kerja Kepri Peringkat Tiga Nasional, Tapi Pengangguran Masih Tinggi
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) di Halaman Parkir Plaza Batamindo, Muka Kuning, Kota Batam, Kamis (1/5/2025).

Menurut Wagub Nyanyang, kontribusi buruh tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memajukan daerah.

“Tanpa kerja keras buruh, roda perekonomian tidak akan berputar. Mereka adalah ujung tombak pembangunan, dan sudah sepatutnya mendapatkan hak atas upah layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang manusiawi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

“Kami mendorong terbentuknya dialog sosial yang aktif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial yang harmonis adalah kunci menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW FSPMI Kepri, Deddy Iskandar, menegaskan bahwa peringatan May Day 2025 difokuskan pada tiga isu mendasar, yakni kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security). Menurutnya, ketiga aspek ini merupakan fondasi kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Deddy juga menyuarakan sejumlah tuntutan konkret, antara lain penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penerapan sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan.

“Sampai saat ini kami belum sepenuhnya mendapatkan keadilan di tempat kerja. Negara dan pengusaha harus hadir dalam memberikan perlindungan nyata bagi buruh,” ujarnya.

Peringatan May Day tahun ini mengangkat tema “Bersinergi Menghadapi Tantangan Global”. Ribuan buruh dari berbagai sektor industri di Kepri memadati lokasi acara.

Kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai rangkaian hiburan seperti atraksi seni, penampilan band, pembentukan formasi tulisan “Hari Buruh”, pameran produk unggulan perusahaan, serta aksi donor darah sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Ribuan Buruh Tumpah Ruah di Batam, Serukan Keadilan dan Solidaritas
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Sebanyak tujuh calon PMI yang hendak diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, berhasil diamankan dalam operasi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center.

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, mengungkapkan bahwa ketujuh PMI tersebut dijanjikan pekerjaan sebagai welder (pengelas) di Abu Dhabi melalui jalur non-prosedural.

“Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Batam, Bengkalis, dan Karimun,” katanya.

Petugas menemukan para calon PMI pada Senin (10/2/2025) sekitar pukul 07.00 WIB saat melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang yang akan berangkat ke luar negeri.

Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa keberangkatan mereka diatur oleh seorang pengurus berinisial L yang berada di Abu Dhabi.

“Modus yang digunakan adalah menjanjikan pelatihan serta pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri. Namun, mereka diberangkatkan tanpa prosedur resmi yang dapat menjamin keselamatan dan hak-hak mereka sebagai pekerja migran,” jelasnya.

Saat ini, ketujuh PMI telah diamankan di Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) guna memastikan perlindungan bagi para korban.

“Polda Kepri berkomitmen untuk memberantas jaringan pengiriman PMI ilegal yang merugikan masyarakat. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik ini,” tegas Kabidhumas Polda Kepri.

Polda Kepri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak memiliki prosedur resmi.

Janji gaji tinggi tanpa dokumen sah berpotensi menjerumuskan pekerja ke dalam praktik perdagangan manusia dan eksploitasi.

“Masyarakat harus lebih waspada dan memastikan keberangkatan mereka sesuai dengan prosedur resmi. Pemerintah memiliki jalur legal bagi PMI agar mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang layak,” tutup Kabidhumas Polda Kepri.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Polda Kepri Gagalkan Pengiriman 7 PMI Ilegal ke Abu Dhabi
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru saja diterbitkan pada 29 Juli 2024, menuai kekhawatiran dari para pelaku industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, mengungkapkan bahwa aturan baru ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

“Klausul-klausul yang sangat ketat dalam PP 28/2024, seperti larangan bahan tambahan, batasan tar dan nikotin, serta larangan penjualan eceran, membuat industri seolah-olah diperlakukan sebagai ‘barang terlarang’,” ujar Sulami Bahar dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024).

Sulami menjelaskan bahwa dengan semakin ketatnya regulasi, industri hasil tembakau yang sudah beroperasi secara legal akan semakin tertekan.

“Jumlah industri hasil tembakau legal di Jawa Timur saja mencapai 538 dengan ribuan tenaga kerja. Jika terus seperti ini, banyak yang akan gulung tikar,” tambahnya.

Menurut Gapero Surabaya, aturan yang terlalu restriktif justru akan memperparah masalah rokok ilegal. Data dari Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan bahwa tingkat peredaran rokok ilegal pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Hal ini berdampak pada kerugian pendapatan negara yang cukup signifikan.

“Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal karena harganya lebih murah. Sementara itu, industri legal terus dibebani dengan berbagai macam regulasi,” ungkap Sulami.

Gapero berharap pemerintah dapat menyeimbangkan antara upaya pengendalian tembakau dengan keberlangsungan industri hasil tembakau legal.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada membuat aturan yang semakin menyulitkan industri, tetapi juga memberikan solusi untuk mengatasi masalah rokok ilegal,” tegas Sulami.

Sulami juga menyarankan pemerintah untuk lebih gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan bahaya rokok ilegal.

“Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga perlu ditingkatkan,” katanya.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Larangan Jual Rokok Eceran Dikhawatirkan Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Menaker Ida Fauziyah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq meresmikan gedung Workshop BLK yang pembangunannya bersumber dari APBD.

Pembangunan gedung Workshop BLK Karimun menelan dana anggaran APBD Kepri senilai Rp 9,4 miliar itu kini telah resmi beroperasi.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan pihaknya memiliki program pelatihan terhadap 3 ribu tenaga kerja, hingga tahun ke tiga kepemimpinannya.

Menurut Rafiq, Pemerintah Kabupaten Karimun telah memberikan pelatihan kepada 1.718 orang calon tenaga kerja di Karimun.

“Mereka telah ditempatkan di beberapa perusahaan. Untuk itu, perusahaan di Karimun, tenaga kerja lokalnya sebesar 70 persen,” katanya.

Bupati Karimun Aunur juga mengucap syukur BLK yang terletak di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah terbangun.

“Walaupun masih minim, semoga menjadi besar ke depannya. Dengan peralatan yang memadai lagi,” harap Bupati. (*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Gedung Workshop BLK Karimun Resmi Beroperasi
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Calon tenaga kerja sangat antusias mengikuti pelatihan juru ikat atau Rigger Tercatat sebanyak 519 orang yang mendaftar.

Setelah penyeleksian hanya tersisa 30 orang peserta yang dinyatakan lulus untuk selanjutnya mengikuti pelatihan juru ikat atau Rigger.

30 peserta akan mengikuti pelatihan juru ikat atau Rigger ini akan berlangsung selama lima hari di Hotel Alishan Karimun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhammad Firmansyah, mengatakan pelatihan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang ada di Karimun.

“Kegiatan tersebut merupakan implemetasi pelaksanaan kebijakan yang telah diprogram oleh Bupati Karimun,” kata Firmansyah, Selasa (2/7/2024).

Sekretaris Daerah Karimun berharap, para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik sehingga memiliki kemampuan dan skill.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: 30 Calon Tenaga Kerja Karimun Diberi Pelatihan Juru Ikat
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

KEK ini diharapkan menjadi pusat pariwisata kesehatan terdepan di wilayah tersebut dan akan menarik wisatawan medis dari Singapura dan Malaysia yang mencapai 2 juta orang setiap tahunnya.

Penetapan KEK ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

KEK ini ditargetkan memiliki investasi sebesar Rp6,91 triliun hingga tahun 2032 dan menyerap 105.406 tenaga kerja selama 80 tahun.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam akan dibangun di dua wilayah, yaitu Sekupang dan Nongsa.

Sekupang akan menjadi pusat kesehatan utama dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional Mayapada Apollo Batam, Nursing Academy International, MedTech Park, dan fasilitas lainnya.

Nongsa akan menjadi pusat pariwisata dengan rencana pembangunan Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang.

Proyek ini melibatkan investor utama seperti Apollo Hospitals India dan Mayapada Group untuk mendirikan Rumah Sakit Internasional.

Johanes Tahir, Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, menegaskan komitmennya untuk membangun dan mengembangkan KEK tersebut.

Sementara itu, PT Karunia Praja Pesona ditugaskan untuk merealisasikan target pengembangan KEK tersebut untuk lima tahun pertama.

Targetnya adalah investasi sebesar Rp3,3 triliun dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 19.740 orang.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Menko Airlangga Setujui KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Target Investasi Rp6,91 Triliun
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

NEET adalah Not in Employment, Education and Training atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan.

Angka ini setara dengan 22,25% dari total populasi anak muda di usia tersebut yang mencapai 44,47 juta pada Agustus 2023.

“Terdapat sekitar 9,9 juta orang yang terkategorikan sebagai NEET di Indonesia pada Agustus 2023,” tulis laporan BPS.

Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 4 anak muda di Indonesia tidak memiliki aktivitas produktif.

Persentase NEET berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi, dengan 4,1 juta orang atau 42,14%. Sedangkan perempuan berjumlah 5,7 juta orang atau 57,86%.

Dibandingkan dengan periode Agustus 2022, persentase NEET mengalami penurunan sekitar 0,97%.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Hampir 10 Juta Anak Muda Indonesia Masuk Kategori NEET
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan, dalam peresmian Pelatihan Vokasi Industri Sektor Perkapalan di Batam, Rabu lalu.

“Banyaknya produksi kapal di Batam memicu kebutuhan tenaga kerja yang masif. Kami harap industri perkapalan ini dapat mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dengan skala besar,” ujar Masrokhan.

Lebih lanjut, Masrokhan menjelaskan bahwa BPSDMI melakukan terobosan baru dengan menyelenggarakan pelatihan bagi SDM industri perkapalan.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan industri.

“Orientasi pelatihan selama ini supply driven harus diubah menjadi demand driven. Artinya, pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri agar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja,” terangnya.

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi BPSDMI dengan asosiasi dan mitra industri di Batam, serta didukung oleh pemerintah daerah setempat.

LPK Geweld memfasilitasi kerja sama ini, LSP Perkapalan dan LSP Profesi Las menyediakan asesor uji kompetensi, dan IPERINDO menjadi mitra industri.

“Bentuk kerjasama dan kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas Masrokhan.

Sebanyak 140 tenaga kerja dan calon tenaga kerja lokal mengikuti pelatihan ini.

Diharapkan pelatihan ini menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM industri di Indonesia dan bermanfaat bagi para peserta di masa depan.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Industri Galangan Kapal Batam Menggeliat, Butuh Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%