Hal ini menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Tanjungpinang dan Pulau Bintan sejak Rabu, 8 April 2026, sementara wilayah Batam tidak terdampak pemadaman.

Baca juga: Pemadaman Listrik di Batam Teratasi, PLN Batam Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan

Menurut Rudy, kondisi tersebut bertentangan dengan kesepakatan awal interkoneksi, di mana jika terjadi defisit listrik, beban pemadaman seharusnya dibagi secara proporsional antara Batam dan Bintan.

“Dari pemantauan, Batam tidak mengalami pemadaman. Semua beban defisit justru dibebankan ke Bintan,” kata Rudy, Kamis, 9 April 2026.

Baca juga: Penerima Bansos Lansia di Batam Naik Jadi 4.000 Orang

Ia menambahkan, saat ini kekurangan pasokan gas di PLN Batam sebenarnya telah dibantu oleh PLN pusat. Dengan adanya bantuan tersebut, seharusnya tidak ada lagi defisit yang berujung pada pemadaman di wilayah Bintan.

“Seharusnya kondisi ini sudah bisa diatasi tanpa harus membebani satu wilayah saja,” ujarnya.

Baca juga: Ada Pengendara Isi BBM Pakai Tandon di SPBU Tanjungpinang, Disdagin: Bukan Solar Subsidi

Rudy menilai, kebijakan tersebut mencederai komitmen bersama yang telah dibangun dalam perencanaan interkoneksi Batam–Bintan.

Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera mempercepat kemandirian energi di Pulau Bintan.

Salah satunya melalui realisasi pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2×100 megawatt yang telah lama direncanakan oleh PLN pusat.

Baca juga: Puluhan Pulau Berpenghuni Belum Tersentuh Listrik, Ini Strategi Pemprov Kepri Bersama PLN

Sementara itu, pihak PLN melalui Bidang Niaga UP3 PLN Tanjungpinang, Budimansyas, menyatakan bahwa gangguan suplai listrik kini telah teratasi.

Ia menjelaskan, pemadaman bergilir sebelumnya terjadi akibat kendala pada pembangkit di Batam yang berdampak pada suplai listrik ke Bintan.

“Semalam suplai tidak bisa terpenuhi secara penuh. Namun sudah dibantu dari sistem Tanjungpinang,” jelasnya.

Baca juga: PLN Berencana Bangun Pembangkit Cadangan di Pulau Bintan

Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Bintan mencapai sekitar 115 megawatt per hari. Pada saat gangguan terjadi, terjadi penurunan suplai hingga sekitar 45 megawatt.

Meski demikian, ia memastikan saat ini kondisi sudah kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman.

“Pembangkit di Batam sudah kembali berjalan normal. Untuk penyebab detailnya, kami masih menunggu informasi dari Batam,” pungkasnya.(Mhd)

Baca juga: Tuntaskan Persoalan Listrik Terang, Gubernur Bahas Dengan PLN Riau Kepri

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: PLN Batam Dinilai Tak Adil Lakukan Pemadaman Listrik untuk Bintan
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Ia menilai kondisi tersebut ironi, lantaran rute internasional justru bisa lebih murah. Misalnya penerbangan Batam ke Padang-Kuala Lumpur-Padang.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa penerbangan internasional justru lebih murah dibandingkan rute domestik,” kata Rudy, Jumat, 30 Januari 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam menyediakan sarana transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di Tanjungpinang, Disdagin Sebut Musim Kemarau

Terlebih, akses transportasi yang murah dan mudah merupakan kebutuhan dasar, terutama bagi daerah kepulauan seperti Kepri.

“Seharusnya pemerintah bisa menyediakan sarana transportasi yang murah untuk masyarakat,” tambahnya.

Rudy juga menekankan, pemerintah daerah nyaris tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi persoalan tersebut.

Pasalnya, pengaturan perhubungan antarprovinsi, termasuk operasional maskapai dan penetapan tarif, sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Realisasi Investasi Tembus Rp69,3 Triliun, Batam Diganjar Penghargaan BKPM

“Kami di daerah hampir tidak punya akses apa pun terkait hal ini, karena perhubungan antarprovinsi dan operasional maskapai merupakan kewenangan pusat sepenuhnya,” jelasnya.

Politis Partai Hanura ini berharap, para wakil rakyat di tingkat pusat, baik DPR RI maupun DPD RI, dapat turut memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah terkait mahalnya tiket pesawat domestik, khususnya menjelang momen-momen krusial seperti mudik Lebaran.

“Kami mengharapkan teman-teman di DPR dan DPD bisa membantu memperjuangkan persoalan ini, agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Kepri Desak Kewenangan Labuh Jangkar Dialihkan ke Daerah

Rudy mengusulkan agar pemerintah pusat maupun pihak ketiga dapat menginisiasi penerbangan charter langsung khusus untuk musim mudik Lebaran.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi alternatif untuk menekan harga tiket dan memperluas akses masyarakat.

“Sebenarnya untuk mengakali harga agar lebih murah, pemerintah atau pihak ketiga bisa melakukan charter penerbangan langsung dalam rangka mudik Lebaran nanti,” pungkasnya.(Mhd)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: DPRD Kepri Soroti Mahal­nya Tiket Penerbangan Domestik
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%