Seperti diketahui, Pemprov Kepri tengah kelimpungan dalam mengatasi persoalan defisit anggaran. Situasi ini disebabkan keuangan daerah ini masih belum mandiri.

“Semula, kita menargetkan Dana Bagi Hasil atau dana transfer masuk sebesar Rp600 miliar. Namun kenyataanya, hanya Rp200 miliar yang kita terima,” ujar Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara belum lama ini di Tanjungpinang.

Mantan Sekda Bintan ini menjelaskan, menyiasati ini, dilakukan penyesuaian anggaran atau rekofusing disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Bukan hanya itu, kegiatan asprirasi dewan atau pokok pikiran dewan yang berlum terlaksana juga kena imbasnya,” tegasnya.

Lebih lanjut katanya, defisit anggaran masih akan dialami oleh Pemprov Kepri sampai 2025 mendatang. Situasi ini, tergantung dari dana transfer daerah.

“Kemampuan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita juga belum mampu untuk menutupi defisit yang terjadi. PAD yang kita terima, digunakan untuk aktivitas hari-hari,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri mengatakan, defisit APBD Provinsi Kepri TA 2024 ini adalah sebesar Rp482 miliar.

“Tentu ini situasi yang tidak, karena tidak ada kemampuan daerah Pemerintah Daerah untuk meningkatan pendapatan daerah. Provinsi Kepri belum mandiri soal anggaran, karena ketergantungan masih besar,” ujarnya.(*)

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemprov Kepri Gagal Naikan Pendapatan Asli Daerah, Defisit Berlanjut di 2025
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Pada semester pertama TA 2024 ini, perolehan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sudah separuh dari target,” ujar

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Kepri, Diky Wijaya, Rabu (17/7/2024) di Batam.

Dijelaskannya,  pada APBD 2024 ini target  PAD yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.791 triliun. Adapun perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) capai 52 persen.

Diky menambahkan, Bapenda Kepri juga terus memantau tunggakan kendaraan aktif yang belum masuk regidentranmor, dengan total nilai tunggakan mencapai Rp 256 miliar.

“Realisasi itu sekitar 54,34 persen dari target realisasi PKB pada APBD 2024 ini sebesar Rp 472.171 miliar,” jelasnya.

Bapenda Kepri terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga : Periode Januari-Mei 2024, Bapenda Kepri Kumpulkan Pendapatan Rp604 Miliar

Diky Wijaya menyatakan bahwa belum ada program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kepri.

Ia menambahkan bahwa setiap program resmi, terutama yang berkaitan dengan pemutihan PKB, pasti akan ada pemberitahuan resmi dari Pemprov Kepri melalui Bapenda Kepri.

“Saya sangat mengapresiasi kesadaran masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak daerah. Pajak adalah kontribusi nyata yang digunakan untuk pembangunan daerah,” tutup Diky Wijaya.(*)

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Priode Januari-Juni 2024, Bapenda Kepri Bukukan Pendapatan Rp899 Miliar
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bintan, Mohammad Setioso, mengatakan kenaikan target pendapatan tahun 2024 atas dasar pertimbangan perekonomian daerah yang sudah cenderung stabil.

“Kondisi ekonomi 2024 sudah stabil. Jadi target PAD naik menjadi Rp270 miliar,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan, stabilnya kondisi ekonomi tahun ini merupakan memungkinkan tercapainnya target PAD tersebut.

Apalagi, sektor pariwisata yang masih menjadi andalan pendapatan daerah di Kabupaten Bintan terus menunjukkan angka positif.

Hal itu dibuktikan dengan adanya pembukaan tiga hotel baru tahun ini. Yaknik, Hotel Four Points By Sheraton, Indigo Hotel, dan Holiday Inn.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemkab Bintan Targetkan PAD 2024 Sebesar Rp270 Miliar
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Jumlah tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4 miliar.

Kepala DLH Tanjungpinang, Riono, mengungkapkan capaian retribusi sampah di tahun 2023 masih cukup rendah di angka 38 persen.

Hal tersebut disebabkan kepatuhan masyarakat yang membayar retribusi sampah yang rendah.

Sehingga, masih banyak masyarakat Tanjungpinang yang belum membayar retribusi tersebut hingga hasilnya belum maksimal.

“Tingkat kepatuhan masih rendah dan belum semua masyarakat membayar retribusi,” katanya, Kamis (11/1).

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pendapatan Retribusi Sampah di Tanjungpinang Belum Maksimal
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Capain tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar Rp 251 miliar hingga akhir Desember 2023 ini.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bintan, Muhammad Setioso, menyampaikan per September 2023 capaian PAD dari sektor pariwisata baru mencapai 79 persen.

“Kami optimis target dapat tercapai 100 persen sampai akhir tahun ini,” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan, sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar bagi PAD di Kabupaten Bintan.

Capaian yang ada saat ini, sebenarnya sudah mengalami kenaikan jika dibandingkan jumlah yang diperoleh dari tahun 2022 lalu.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Per September 2023, Sektor Pariwisata Sumbang Rp 180 Miliar PAD Bintan
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Untuk semester pertama TA 2023 ini, kita sudah membukukan PAD Rp750 miliar. Angka ini sudah lebih dari separuh target,” ujar Diki Wijaya, Rabu (12/7/2023) di Tanjungpinang

Menurutnya, apabila dipersentasikan, jumlah PAD tersebut sudah pada angka 55,65 persen dari target yang dipatok sebesar Rp1,34 triliun.

Baca Juga : 1.200 Paket Sembako Dibagikan ke Warga Batam

Dijelaskannya, jumlah PAD yang diterima tersebut berasal dari lima jenis pajak daerah. Yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berikutnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selanjut adalah Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok.

“Pajak BBN-KB yang di semester I tahun 2023 ini secara persentase realisasinya paling tinggi yakni, sebesar 68,99 persen dari target yakni sebesar Rp300 miliar,” jelasnya. 

Baca Juga : Pemprov Kepri Harap Kebijakan Tambang Ekspor Pasir Laut Berdampak Positif Bagi Daerah

Kemudian disusul oleh PBB-KB, yang terealisasi sebesar 58,31 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 420 miliar. 

Selanjutnya PKB yang terealisasi Rp233 miliar atau 51,51 persen dari target. Sedangkan Pajak Air Permukaan yang terealisasi sebesar 44,49 persen dari target.

“Kemudian pendapatan dari pajak rokok yang terealisasi pada semester 1 TA 2023 ini adalah sebesar Rp 750 miliar atau 55,65 dari target,” tutup Diky Wijaya. 

Perolehan PAD Pemprov Kepri Priode Januari-Juni 2023

Sumber Pendapatan         Target                            Realisiasi 

PKB                                  Rp453.193.710.000        Rp233.431.923.781

BBNKB                             Rp300.000.000.000        Rp206.969.527.000

PPBKB                            Rp420.000.000.000        Rp 244.920.876.493

PAP                                  Rp1.053.500.000              Rp 468.739.311

Pajak Rokok                    Rp173.930.685.755         Rp 64.520.766.011

Jumlah                            Rp 1.348.177.895.755     Rp 750.311.832.596

Sumber : Bapenda Provinsi Kepri

Penulis : Ags 

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Bapenda Kepri : Perolehan PAD Kepri Sudah Separuh Target
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Pemerintah daerah termasuk di Kepri, untuk terus secara kreatif, bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, guna membangun kemandirian fiskal,” ujar Tito Karnavian disela-sela rapat pembahasan inflasi di Batam, Jumat (19/5/2023)

Menurutnya, semakin baik kondisi PAD, program pembangunan yang dilaksanakan daerah dapat berjalan secara maksimal, dan muaranya bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah itu sendiri.

Baca Juga : Ketua Dewan Sorot Pendapatan Daerah Kepri

Mendagri juga menekankan tentang permasalahan  inflasi yang terjadi di tanah air. Di mana banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Mulai dari adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dalam waktu yang lama, begitupun dengan peredaran uang yang sangat banyak.

“Kenaikan suku bunga, suplai barang yang kurang, distribusi barang yang mengalami gangguan serta mahalnya harga subsidi pupuk,” tegasnya. 

Baca Juga : DPRD Karimun Panggil Direksi BUP Usai Pendapatan Turun Rp 1,7 M

Mendagri mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang diakuinya tumbuh dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran besar sektor swasta, yang ikut mendorong perekonomian terderek dengan baik. 

“Saya akui, tidak semua daerah bisa tumbuh perekonomiannya secara bagus, karena peran pemerintah dan juga swasta” tutupnya. 

Penulis : Ags 

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Mendagri Dorong Pemprov Kepri Genjot PAD
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%