Melalui program pemutihan tunggakan 2025, peserta diberi kesempatan untuk melunasi kewajiban tanpa dikenai denda administrasi.

Dengan begitu, kepesertaan bisa aktif kembali dan layanan kesehatan pun bisa diakses seperti biasa.

Baca juga: BTN dan Pemprov Kepri Teken Kerja Sama Bangun Ekosistem Keuangan Daerah Terintegrasi

Program ini merupakan langkah pemerintah untuk membantu peserta mandiri yang punya tunggakan, terutama mereka yang kini sudah masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Lewat program ini, tunggakan hingga 24 bulan bisa dihapus selama status PBI aktif dan peserta sudah melakukan pendaftaran ulang sesuai aturan yang berlaku.

Syarat Mengikuti Program Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Berikut beberapa ketentuan bagi peserta yang ingin memanfaatkan program pemutihan:

Peserta beralih ke PBI
Jika sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini masuk kategori PBI, maka tunggakan lama otomatis dihapus karena iurannya kini ditanggung pemerintah.

Peserta dari kalangan tidak mampu
Program ini dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu sesuai data resmi pemerintah.

PBPU dan BP terverifikasi Pemda
Peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga bisa ikut, asalkan sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Pemko Batam Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Gebyar UMKM 2025

Terdaftar dalam DTSEN
Peserta harus terdata dalam DTSEN untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tunggakan maksimal 24 bulan
Pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan maksimal dua tahun. Jika lebih, sisanya tetap menjadi tanggungan peserta.

Kapan Program Ini Berlangsung?

Program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025 rencananya mulai berjalan pada November 2025.

Pemerintah bahkan sudah menyiapkan anggaran khusus sekitar Rp20 triliun untuk mendukung pelaksanaannya.

Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan

Ada dua cara mudah untuk mengetahui jumlah tunggakan Anda:

Melalui aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store.
• Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan.
• Pilih menu “Info Iuran” untuk melihat rincian tunggakan.

Melalui WhatsApp Pandawa

• Simpan nomor WA 0811-8-165-165.
• Kirim pesan “Hai” untuk memulai.
• Pilih menu “Informasi” – “Cek Status Pembayaran”.
• Masukkan NIK dan tanggal lahir (format: tahun-bulan-tanggal, contoh: 1995-04-01).
• Pandawa akan mengirimkan detail nama peserta, jumlah tunggakan, dan status pembayaran.
• Layanan ini tersedia Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB.

Baca juga: Ekonomi Kepri Kuartal III 2025 Tumbuh 7,48 Persen

Cara Daftar Ulang untuk Pemutihan

Jika sudah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftar ulang dengan langkah berikut:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.
• Sampaikan permohonan registrasi ulang untuk program pemutihan.
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan PBI.
• Pastikan data sesuai dengan informasi kependudukan.

Itulah informasi seputar program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: BPJS Kesehatan Buka Program Pemutihan Tunggakan, Begini Cara dan Syaratnya
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Kepala Dinkes Dalduk dan KB Kota Tanjungpinang, Rustam, mengimbau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Warga tidak mampu bisa mendaftar langsung ke Dinas Kesehatan atau secara kolektif melalui kelurahan. Pendaftaran dibuka hingga 18 Juli 2025 dengan syarat yang telah ditentukan,” ujar Rustam, kemarin.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta rekomendasi dari Dinas Sosial.

Skema bantuan ini menyasar beberapa kategori, yakni, warga yang belum pernah menjadi peserta BPJS; anggota keluarga yang belum terdaftar meskipun berada dalam satu Kartu Keluarga; dan Eks peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang telah dinonaktifkan.

Rustam menjelaskan, Dinas Sosial akan terlebih dahulu mengupayakan reaktivasi kepesertaan bagi warga yang sempat dinonaktifkan. Bila tidak memungkinkan, data mereka akan diajukan kembali melalui skema pembiayaan APBD.

Agar program ini tepat sasaran, kecamatan dan kelurahan diminta proaktif melakukan pendataan warga kurang mampu dengan melibatkan RT dan RW setempat.

“Langkah ini penting agar tidak ada warga tidak mampu yang terlewat,” tegas Rustam.

Jika hingga batas waktu kuota masih tersisa, warga peserta BPJS Mandiri Kelas III yang menunggak lebih dari enam bulan dan tergolong tidak mampu juga bisa diusulkan untuk mendapat bantuan, setelah melalui proses verifikasi.

“Kami akan prioritaskan warga yang benar-benar tidak mampu agar bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” tutupnya.(Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Segera Daftar, Masih Ada Kuota 3.041 Penerima BPJS Kesehatan Gratis di Tanjungpinang
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Imbauan ini disampaikan menyusul masih tersedianya kuota PBI yang dapat dimanfaatkan masyarakat prasejahtera.

Rustam menyayangkan masih banyak warga yang baru mengurus BPJS Kesehatan saat sudah dalam kondisi darurat di rumah sakit.

“Mohon Bapak/Ibu Lurah, RW, dan RT menyebarluaskan informasi ini serta mendorong warganya yang kurang mampu agar segera mendaftar selagi sehat,” ujar Rustam, Senin kemarin.

Ia menjelaskan, ketersediaan kuota PBI diketahui berdasarkan evaluasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang.

Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 3.255 peserta PBI yang sebelumnya ditanggung APBD kini dialihkan ke skema PBI Jaminan Kesehatan (JK) dari pusat.

Namun, terdapat 1.381 peserta yang dinonaktifkan oleh pusat, sehingga menyisakan kuota tambahan.

Selain itu, Kota Tanjungpinang juga mendapat alokasi tambahan sebanyak 443 jiwa dari kuota PBI Provinsi Kepri yang masuk ke skema PBI pusat.

Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Tanjungpinang mencapai 228.397 jiwa atau 95,48 persen dari total penduduk semester II 2024 yang berjumlah 239.216 jiwa.

Mayoritas peserta berasal dari segmen PBI JK, disusul PPU PNS, PPU Badan Usaha, PBPU, PBI APBD, dan BP.

Untuk tahun 2025, Pemko Tanjungpinang menyediakan kuota PBI sebanyak 26.500 jiwa, ditambah alokasi dari Pemprov Kepri sebesar 3.590 jiwa.

“Dengan kuota yang masih tersedia, kami berharap warga yang memenuhi kriteria dapat segera mendaftar agar mendapat perlindungan jaminan kesehatan sejak dini,” tutup Rustam. (Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Dinkes Tanjungpinang Imbau Warga Kurang Mampu Segera Daftar BPJS PBI
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%