Imbauan ini merujuk pada Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan, baik sebelum menjabat, selama menjabat, maupun setelah masa jabatan berakhir.

Baca juga: MAKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas Terkait Status Tahanan Yaqut

Kewajiban pelaporan LHKPN berlaku bagi berbagai kalangan pejabat, termasuk pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD, serta pejabat lain sebagaimana diatur dalam regulasi.

Berdasarkan data KPK hingga 11 Maret 2026, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN untuk Tahun Pelaporan 2025 baru mencapai 67,98 persen.

Artinya, lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan di Tengah Krisis

KPK berharap angka kepatuhan tersebut dapat meningkat menjelang batas waktu pelaporan.

LHKPN dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi administratif oleh KPK.

Baca juga: Gus Yaqut Kembali ke Rutan KPK Usai Jadi Tahanan Rumah

Laporan yang dinyatakan lengkap akan dipublikasikan kepada publik. Sementara itu, laporan yang belum lengkap wajib diperbaiki dan disampaikan kembali dalam waktu maksimal 14 hari kalender sejak pemberitahuan.

Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi KPK. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat mengakses laporan yang telah dinyatakan lengkap dan dipublikasikan.

KPK menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN merupakan tanggung jawab pribadi setiap penyelenggara negara sekaligus bentuk komitmen institusi dalam membangun integritas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.(*)

Baca juga: Rp7 Miliar per Bulan Diduga Mengalir ke Oknum Bea Cukai dari Barang Impor KW

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: KPK Ingatkan Batas Waktu LHKPN 31 Maret 2026, 96 Ribu Pejabat Belum Lapor
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Berdasarkan data dari situs e-LHKPN, Raffi Ahmad memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 1,03 triliun, yang terdiri dari aset properti, kendaraan, harta bergerak, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Raffi Ahmad tercatat memiliki 45 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 737,15 miliar. Aset tersebut tersebar di berbagai daerah, termasuk:

• Tangerang: Rp 45 miliar
• Depok: Rp 85 miliar dan Rp 60 miliar
• Jakarta Selatan: Rp 75 miliar, Rp 85 miliar, dan Rp 55 miliar
• Bandung Barat: 28 lokasi dengan nilai antara Rp 529 juta hingga Rp 39 miliar
• Makassar: 2 lokasi senilai Rp 25 miliar masing-masing
• Tabanan: 9 lokasi dengan nilai antara Rp 2,6 miliar hingga Rp 8,7 miliar
• Kendaraan Mewah: 23 Mobil dan Motor Senilai Rp 55,14 Miliar

Dalam laporan tersebut, Raffi juga mencatatkan 23 kendaraan mewah, terdiri dari 12 mobil dan 11 motor.

• Mobil yang Dimiliki Raffi Ahmad:
• Rolls Royce Phantom 2022 – Rp 14 miliar
• Ferrari F8 Spider 2022 – Rp 14 miliar
• Lamborghini Aventador 2022 – Rp 9 miliar
• Dodge SRT Hellcat 2022 – Rp 4,5 miliar
• Morgan Plus Six 2021 – Rp 3,6 miliar
• Porsche Beetle 1303 1973 – Rp 2,2 miliar
• Toyota Alphard 2019 – Rp 1,3 miliar
• Mini Cooper S 2022 – Rp 875 juta
• Toyota Innova Zenix 2023 – Rp 620 juta
• Mini Cooper Morris 1979 – Rp 500 juta
• Volkswagen 1500 1967 – Rp 500 juta
• BMW 318 1990 – Rp 40 juta
• Motor yang Dimiliki Raffi Ahmad:
• BMW M 1000 RR 2021 – Rp 1,6 miliar
• Harley Davidson FXCWC 2010 – Rp 427,5 juta
• Piaggio Vespa 946 2021 – Rp 427,5 juta
• Triumph Bonneville T100 2011 – Rp 360 juta
• KTM 1290 Super Duke 2016 – Rp 328,5 juta
• Ducati Diavel 2012 – Rp 270 juta
• Ducati Superbike 848 2011 – Rp 225 juta
• Soib Naked Bike 400 2015 – Rp 81 juta
• Piaggio GTV 250 2009 – Rp 171 juta
• Yamaha V 110 ZHE 2003 – Rp 15 juta
  Semua kendaraan tersebut tercatat sebagai hasil usaha sendiri.

Selain properti dan kendaraan, Raffi Ahmad juga memiliki berbagai aset lain, antara lain:

• Harta bergerak lainnya – Rp 46,75 miliar
• Surat berharga – Rp 307,93 miliar
• Kas dan setara kas – Rp 17,75 miliar
• Harta lainnya – Rp 5,3 miliar

Dengan total kekayaan yang mencapai Rp 1,03 triliun, Raffi Ahmad menjadi salah satu figur publik yang hartanya paling banyak dilaporkan dalam LHKPN.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Raffi Ahmad Laporkan Harta Rp 1 Triliun ke KPK, Ini Rinciannya
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaannya mencapai Rp5,4 triliun.

Aset tanah dan bangunan milik Widiyanti tersebar di berbagai lokasi strategis di Jakarta Selatan dengan total nilai Rp152,02 miliar.

Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak senilai Rp43,81 miliar, surat berharga Rp5,07 triliun, kas dan setara kas Rp67,17 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp77,71 miliar.

Kekayaan ini menjadikan Widiyanti Putri unggul dari menteri lain di kabinet, seperti Sakti Wahyu Trenggono, Erick Thohir, dan Rosan Perkasa Roeslani.

Detail Aset Properti

Berikut daftar aset properti Menpar di Jakarta Selatan:
▪ Tanah dan bangunan 3.630 m²/3.068 m²: Rp68,15 miliar.
▪ Tanah dan bangunan 1.150 m²/48 m²: Rp18,75 miliar.
▪ Tanah dan bangunan 474 m²/10 m²: Rp7,69 miliar.
▪ Bangunan 328 m²: Rp4,40 miliar.
▪ Tanah dan bangunan 847 m²/326 m²: Rp14,53 miliar.
▪ Tanah dan bangunan 1.340 m²/300 m²: Rp22,58 miliar.
▪ Tanah dan bangunan 980 m²/30 m²: Rp15,91 miliar.

Koleksi Kendaraan Mewah

Widiyanti juga memiliki kendaraan senilai Rp19,46 miliar, termasuk:
▪ Mercedes Benz S63 Tahun 2014: Rp2,96 miliar.
▪ Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011: Rp506 juta.
▪ Bentley Continental GT Tahun 2011: Rp2,87 miliar.
▪ Land Rover Range 5.0 Autobiography Tahun 2013: Rp2,38 miliar.
▪ Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022: Rp4,57 miliar.
▪ Lexus LM350H Tahun 2024: Rp2,50 miliar.
▪ Lexus LS500H Tahun 2024: Rp3,65 miliar. (*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Menpar Widiyanti Putri Jadi Menteri Terkaya Prabowo, Punya Rumah Mewah di Jaksel dan Koleksi Bentley
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan dari total 109 menteri dan wamen di Kabinet Merah Putih, baru 59 orang yang menyerahkan LHKPN.

“Menteri dan wakil menteri ada 109 orang. Yang sudah lapor LHKPN 59 orang dan yang belum lapor 50 orang,” kata , Jumat (15/11).

Lebih lanjut ia menerangkan, dari 7 Utusan Khusus Presiden Prabowo, 2 orang sudah melaporkan LHKPN mereka. kemudian, dari 7 Penasihat Khusus, 4 orang sudah memenuhi kewajiban ini, sementara 1 Staf Khusus belum melaporkan harta kekayaannya.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.

Dengan demikian, menteri, wamen, dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih masih memiliki waktu sekitar dua bulan untuk melaporkan kekayaannya kepada KPK.

“Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang sudah jalan sebulan, tinggal dua bulan lagi,” tegas Pahala.

KPK juga berkomitmen untuk menginformasikan kepada publik mengenai pejabat yang sudah dan yang belum melaporkan LHKPN. (*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: 50 Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Penunjukan Dofiri sebagai Wakapolri menggantikan Komjen (Purn) Agus Andrianto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebagai Wakapolri, Dofiri akan mendampingi Kapolri dalam tugas pengawasan internal dan berbagai program kepolisian.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Dofiri mencapai Rp7,32 miliar, dilaporkan pada 1 Mei 2024 saat menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum).

Kekayaan Dofiri meliputi lima bidang tanah dan bangunan di Tangerang, Bandung Barat, serta Indramayu (warisan) senilai Rp4,95 miliar.

Selain itu, ia memiliki beberapa kendaraan, termasuk Toyota Hard Top 1981 senilai Rp50 juta, Honda HRV 2018 seharga Rp250 juta, dan Toyota Innova Zenix 2022 yang bernilai Rp500 juta.

Selain properti dan kendaraan, Dofiri memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp200 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp1,37 miliar. Dalam laporan ini, Dofiri tidak memiliki surat berharga atau utang.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Kapolri Tunjuk Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri, Gantikan Agus Andrianto
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang petunjuk teknis penyampaian LHKPN dalam proses Pilkada.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa LHKPN bukan hanya sekadar formalitas administratif.

“LHKPN merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan seorang penyelenggara negara, termasuk para bakal calon kepala daerah,” ujar Pahala dalam keterangan persnya, Jumat (2/8/2024).

Kewajiban menyerahkan LHKPN ini, lanjut Pahala, bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan korupsi di kemudian hari.

Dengan mengetahui harta kekayaan seorang calon kepala daerah, masyarakat dapat menilai sejauh mana calon tersebut memiliki integritas dan komitmen untuk melayani masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya aturan ini, kualitas penyelenggaraan Pilkada dapat semakin meningkat dan menghasilkan pemimpin yang bersih dan berintegritas,” tambah Pahala.

Dalam surat edaran tersebut, KPK menetapkan aturan tata cara penyampaian LHKPN bagi bakal calon kepala daerah, sebagai berikut:

Bagi bakal calon yang belum memiliki akun pelaporan LHKPN, mereka harus mendaftar ke KPK untuk mendapatkan username dan password sesuai dengan prosedur yang dijelaskan secara rinci dalam surat edaran. Setelah memperoleh akun, mereka harus melakukan pelaporan LHKPN dengan menggunakan jenis laporan khusus.

Bagi bakal calon yang telah memiliki akun namun tidak terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN pada suatu instansi, mereka wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK untuk mengaktifkan kembali akun tersebut dan kemudian melakukan pelaporan LHKPN

Bagi bakal calon yang telah memiliki akun dan masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, mereka dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan yang saat ini. Jika sudah melakukan submit pelaporan LHKPN di 2024, baik pelaporan periodik 2023 maupun laporan khusus 2024, tanda terima dari pelaporan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban LHKPN.

KPK akan melakukan verifikasi administratif atas kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian, dan kelengkapan dokumen berupa surat kuasa terhadap semua LHKPN yang diterima dari bakal calon kepala daerah.

KPK juga akan memberikan tanda terima apabila LHKPN yang disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif. Apabila dari verifikasi masih terdapat kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon kepala daerah mengenai isian LHKPN dan/atau dokumen kelengkapan yang masih harus diperbaiki.

bakal calon kepala daerah wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dengan tetap mempertimbangkan batas waktu dari KPU dari 27-9 Agustus 2024.

Bila bakal calon kepala daerah tidak melakukan perbaikan yang dimaksud, KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai ketentuan yang berlaku di KPK.

KPK telah merancang prosedur pelaporan LHKPN yang mudah dan sederhana. Dalam SE Nomor 13 Tahun 2024, telah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengisian dan penyerahan LHKPN.

Selain itu, KPK juga menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu para bacakada dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: KPK Tegaskan LHKPN Wajib Disampaikan Bakal Calon Kepala Daerah
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Menyikapi ini, KPU Batam memberikan ultimatum bagi caleg terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN tersebut, karena batasnya adalah 8 Agustus 2024 mendatang.

Pelantikan anggota DPRD Batam terpilih akan dilaksanakan 29 Agustus mendatang. Sebelum dilantik, para anggota DPRD terpilih harus menyerahkan bukti laporan LHKPN tersebut.

Berdasarkan data KPU Batam, dari 50 anggota DPRD Batam terpilih, baru menyerahkan LHKPN sebanyak 23 orang. Sementara sisanya, sebanyak 27 orang anggota DPRD terpilih belum menyerahkan LHKPN ke KPU.

“Pelaporan LHKPN ini wajib, sebab diatur dalam PKPU Nomor 6/2024 pasal 52 ayat 1. Jika pelantikan dewan itu 29 Agustus, maka batas akhirnya itu pada tanggal 8 Agustus 2024,” ujar Komisioner KPU Batam Aksara Manurung, MInggu (28/7/2024)

Ditegaskannya, sanksi bagi anggota DPRD Batam yang tidak menyerahkan data LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan namanya dalam proses pelantikan di Agustus mendatang.

“Sanksinya tidak dimasukkan dalam rekomendasi. Jadi yang belum menyerahkan bukti laporan diminta untuk segera bergegas,” tegasnya.

Disebutkannya, daftar anggota DPRD yang sudah melaporkan LHKPN yakni dari PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, PKN, Golkar, Partai Kebangkitan Nasional dan PPP.

Baca Juga : Jelang Bergulirnya Pilkada Batam, Politik Identintas Panaskan Ruang Medsos

”Kami hanya melampirkan pelaporan LHKPN, untuk pelantikan langsung di sekretariat dewan. Jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan tanggungjawab ini bagi Caleg terpilih,” tutupnya.(*)

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Puluhan Caleg DPRD Batam Terpilih Terancam Tak Dilantik
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Meskipun demikian, prosesi ini akan dilaksanakan apabila sudah ada petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

“Proses persiapan terus berjalan, namun keputusan akhirya adalah menunggu petunjuk dari Kemendagri,” ujar Sekretaris DPRD Kota Batam, Ridwan Afandi, Rabu (17/7/2024)

Dijelaskannya, persiapan yang belum tuntas adalah mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari sebagian anggota DPRD terpilih.

“Menyikapi ini, kami sudah menyurati setiap fraksi untuk memastikan anggotanya segera melengkapi persyaratan tersebut,” tegasnya.

Muhammad Sjahri Papene, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepri, menjelaskan bahwa dari 10 partai politik yang berpartisipasi, baru 45 persen yang telah melaporkan LHKPN mereka sesuai ketentuan.

Proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi dalam waktu dekat.

Baca Juga : KPK : Caleg Wajib Lapor LHKPN

“Parpol wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 21 hari sebelum pelantikan, namun baru sebagian yang memenuhi kewajiban tersebut,” ungkapnya.(*)

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Lantik Legislator Terpilih, DPRD Batam Tunggu Petunjuk Kemendagri
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Setiap Caleg terpilih diwajibkan untuk menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,” ujar Komisioner KPU Provinsi Kepri, Fery Manalu, Jumat (14/6/2024). 

Menurutnya, laporan LHKPN Caleg terpilih harus disampaikan ke KPU Provinsi Kepri adalah 21 hari sebelum dilakukan pelantikan. 

“Minimal awal Agustus 2024, KPU Provinsi Kepri sudah menerima LHKPN tersebut. Karena ini sudah ketentuan dari Peraturan KPU,” tegasnya. 

Disebutkannya, dari 45 Caleg DPRD Provinsi Kepri priode 2024-2029 terpilih, baru ada tiga orang yang sudah menyerahkan LHKPN. 

“Kami masih menunggu sampai 21 hari sebelum pelantikan. Karena pelantikan akan dijadwalkan pada 9 September 2024 mendatang,” jelasnya. 

Ditegaskannya, bagi Caleg DPRD Provinsi Kepri terpilih yang tidak melaporkan LHKPN, maka konsekuensi tidak akan dilantik menjadi Legislator DPRD Provinsi Kepri.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: KPU Kepri Ultimatum Caleg DPRD Provinsi Kepri Terpilih, Ini Penyebabnya 
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Caleg DPRD Batam terpilih diminta segera untuk untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

“Ssai penetapan perolehan kursi dan penetapan anggota DPRD terpilih, KPU Batam langsung mengirimkan surat syarat-syarat pelantikan termasuk mengenai penyerahan laporan LHKPN,” ujar Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, Jumat (7/6/2024)

Mantan Komsioner Bawaslu Batam tersebut menegaskan, namun sampai saat ini belum ada partai politik yang menyerahkan LHKPN calon terpilihnya ke KPU Batam.

“Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2024 calon terpilih wajib menyampaikan LHKPN,” tegasnya. 

Penyerahan laporan kekayaan sendiri lanjutnya, diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukti laporan itu dilaporkan ke KPU Batam sebelum hari pelantikan anggota dewan terpilih yakni pada Agustus 2024. 

“LHKPN ini dilaporkan oleh setiap partai politik bukan perorangan terpilih. Karena waktu pelantikan akan semakin dekat,” jelasnya. 

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: KPU Ultimatum Caleg DPRD Batam Terpilih
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%