Medianesia.id, Batam – Hampir seluruh negara di dunia terdampak Covid-19. Bahkan cakupan pengaruhnya hampir seluruh aspek, meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, ketahanan pangan, dan sebagainya.
Dilihat dari sisi waktu tidak diketahui seberapa lama masa pandemi ini berlangsung dan tingkat risiko ke depannya.
Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi Pemeritah di Pusat maupun di Daerah serta pelaku usaha untuk membuat strategi dalam mempertahankan bisnis di tengah pandemi Covid-19, sekaligus action plan pasca-pandemi.
Mengingat, salah satu masalah besarnya yaitu kekhawatiran terjadinya trade off antara kesehatan dan ekonomi.
Dimana ketika suatu daerah melakukan penerapan PSBB ataupun Lockdown, maka masyarakat akan semakin sehat dan mengurangi risiko terancam Covid-19. Namun, di sisi lain ada potensi ekonomi akan semakin lumpuh.
Sehingga harus ada upaya untuk menyeimbangkan dua aspek tersebut. Selain itu, perlu ada strategi lain yang tak kalah penting adalah action plan bisnis pasca-pandemi, supaya seluruh elemen masyarakat tidak terlena dengan kondisi ini.
“Oleh karena itu, apapun penyebutannya. Apakah itu New Normal atau pun PMA, sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Mengingat, antara kondisi esehatan dan ekonomi saat ini sudah harus bisa berjalan seirama dan senada.
Seperti ibaratkan dua sisi mata uang,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Taba Iskandar saat menghubungi IDNNews.id, sabtu (6/6/2020) pagi.
Mengingat, tambahnya, dalam kondisi saat ini tidak perlu berdebat tentang apa itu peristilahan tersebut. Yang harus dilakukan sekarang adalah, kondisi sekarang ini kan seperti dua sisi mata uang sehingga berjalan beriringan.
Maksudnya adalah, Batam belum pernah menerbitkan apapun status. Baik itu PSBB maupun Lockdown serta karantina wilayah dan sebagainya. Dan memang tingkat penularan perlu diakui saat ini masih terus bertambah dan berjalan.
Namun demikin, hal tersebut jangan sampai menimbulkan kepanikan dan semua aspek kehidupan harus diselamatkan. Baik tentang tentang kesehatan yang paling utama. Mengingat keselamatan masyarakat sangat penting.
Akan tetapim tentunya tidak sampai menyampingkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan kehidupan kemasyarakatan yaitu Apa aspek ekonomi dan Kesejahteraan.
“Untuk itu, kita harus melakukan kebijakan yang seiring dan seirama, agar tidak ada yang terabaikan. Sehingga perdebatan tentang new normal atau apapun namanya. Sebenarnya, New Normal adalah kehidupan yang normal tetapi baru. Barunya adalah adanya pengetatan protokol kesehatan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini ini menegaskan perlu dilakukan sebuah tugas yang jelas dalam penanganan Covid-19 ini. Yang tentunya menyasar pada sektor kesehatan dan ekonomi.
“Harus ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas di gugus tugas. Mulai dari sektor kesehatan maupun ekonomi. Dimana setiap petugas yang bertugas harus fokus kepada penanganan yang dibebankan kepadanya,” terangnya.
Baca Juga bright PLN Batam Siap Jaga Keandalan Pasokan Listrik Selama Pilkada 2020
Misalnya, masalah kesehatan. Maka petugas ini memastikan rantai penularan Covid-19 ini berhenti, memastikan penangan pasien yang positif hingga sembuh, ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, ketersedian obat-obatan, hingga tersedianya tempat atau rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid.
Serta mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu, berkaitan dengan virus ini. Mulai dari pengetatan terhadap pintu masuk dari dan keluar Batam. Serta memastikan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin yang ketat.
“Harus dilakukan secara masif oleh petugas maupun aparatur Pemerintah yang ditugaskan sampai kepada lini terdepan yaitu RT dan RW,” tegasnya.
Selanjutnya adalah, Gugus tugas ekonomi yang harus bisa memastikan roda ekonomi di Batam berputar dengan baik, dan lebih mengedepankan dan mengutamakan protokol kesehatan.
Contohnya, Dinas Tenaga Kerja memastikan sektor industri berjalan yang sesuai dengan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya. Mulai dari menyediakan alat cuci tangan. Dan semua yang terlibat harus mengenakan masker, menjaga jarak aman, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi penyebaran.
Dan hal tersebut perlu dilakukan secara ketat. Begitu juga pengawasan secara ketat di restoran. Dimana harus dilakukan pengawasan pengecekan di lapangan. Mulai dari penerapan SOP protokol kesehatan dn sebagainya.
“Apabila standar-standar kesehatan ini dilakukan, maka restoran itu boleh melakukan aktivtas. Apabila hal ini dilakukan dengan ketat, mudah-mudahan bisa dipastikan paling tidak penulan ini terhenti,” jelasnya.
Persoalan saat ini yang muncul adalah, Batam tidak memiliki status. Mengingat Batam tidak melalui proses PSBB. Lock Down ataupun karantina wilayah. Selain itu grafik covid-19 di Batam belum mengalami penurunan.
Artinya, jika berpatokan pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Batam tidak masuk. Akan tetapi jangan sampai di salah artikan.
“Sehingga tidak perlu adanya statmen yang anek-anek. Kepala daerah itu harus fokus pada pelaksanaan tugas. Apa yang dilakukan sekarang dengan membagikan sembako itu sudah sangat betul, akan tetapi hal ini tidak bisa selamanya dilakukan. Mengingat,
tidak ada perputaran uang,” jelasnya.
Bukan berarti tidak boleh membantu masyarakat, tambahnya, membantu masyarakat adalah penting tapi memberdayakan masyarakat itu lebih penting, sehingga mewujudkan masyarakat bisa mandiri itu juga sangat berarti.
“Ini semua adalah kewajiban seorang pemimpin. Dalam teori ilmu negara, diebut dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat berdirinya negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Artinya, itu bukan sebuah kebijakan atau prestasi. Namun harus dilakukan langkah-langkah yang kongkrit dan kebijakan yang dibuat untuk
membuat masyarakat itu mampu berdiri sendiri. Dan itulah yang dinamakan hidup berdampingan dengan covid-19,” tutupnya. (Iman Suryanto)
Komentar