Medianesia.id, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, mengecam pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi yang dikirim kepada jurnalis Tempo.
Alih-alih mengutuk aksi teror tersebut, Hasan Nasbi justru merespons dengan candaan, menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja.
Pernyataan ini memicu kecaman luas, termasuk dari Susi Pudjiastuti, yang menilai komentar tersebut tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang mewakili pemerintah, terlebih Presiden Prabowo Subianto.
“Ignorance! Dia harus berhenti mewakili pemerintah bicara di muka publik. Pak @prabowo,” cuit Susi melalui akun media sosialnya pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Cuitan Susi tersebut merupakan tanggapan terhadap berita yang berjudul “Istana Tanggapi Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo: Sudah Dimasak Saja”, yang kemudian menjadi viral.
Hingga artikel ini ditulis, unggahan Susi telah dicuit ulang lebih dari 40 ribu kali dan disukai hampir 133 ribu pengguna.
Sejumlah warganet pun turut mengecam pernyataan Hasan Nasbi, yang dianggap tidak sensitif terhadap ancaman terhadap kebebasan pers.
Menanggapi kontroversi ini, Hasan Nasbi mengklarifikasi pernyataannya bukan dimaksudkan untuk melecehkan jurnalis Tempo. Ia berdalih bahwa komentarnya hanya ingin “menyempurnakan” respons awal dari wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica, yang merespons teror dengan santai di media sosial.
“Respons yang benar itu seperti si Fransisca itu, dengan mengecilkan si peneror,” kata Hasan pada Minggu, 23 Maret 2025.
“Saya kemarin hanya menyempurnakan responsnya Cica, itu saja,” ia melanjutkan.
Menurut Hasan, teror semacam ini bertujuan menciptakan ketakutan, dan respons santai justru bisa menggagalkan tujuan pelaku.
“Kalau sudah dikecilkan kayak gitu, sekalian saja dikecilkan penerornya dengan cara dimasak, ya kan? Si Cica itu makan babi kan? Jadi bukan pelecehan itu,” ujarnya.
Meski Hasan mengklaim pernyataannya hanya candaan, respons keras dari publik menunjukkan bahwa banyak pihak menganggapnya tidak pantas, terlebih dalam konteks ancaman terhadap kebebasan pers. (*)
Editor: Brp
