Stranas PK Diyakini Cegah Korupsi di Indonesia

Pemerintah telah merampungkan penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022.
Pemerintah telah merampungkan penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022.

Medianesia.id, Jakarta – Pemerintah telah merampungkan penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022. Stranas PK ini, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fokus dan sasaran pencegahan korupsi di Indonesia dua tahun ke depan serta meraih kesuksesan seperti periode sebelumnya.

“Arahan Presiden Joko Widodo, upaya mencegah korupsi membutuhkan orkestrasi kebersamaan luar biasa, memerlukan inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya, Minggu (24/1/2021).

Stranas PK 2021-2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pada periode 2019-2020, Kementerian PANRB yang merupakan anggota tim nasional pencegahan korupsi (Timnas PK) juga telah menyusun dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK).

Baca Juga  Kapolda Kepri Pimpin Langsung Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Galang
Pemerintah telah merampungkan penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022.
Pemerintah telah merampungkan penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022.

Pada pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) periode 2019-2020, Kementerian PANRB menerima umpan balik positif dari evaluator. Capaian tersebut menjadi pengungkit semangat sekaligus komitmen kuat untuk kembali meraih rapor hijau pada pelaksanaan Aksi PK 2021-2022.

“Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) pada Triwulan VIII Tahun 2020, bahwa perkembangan capaian Kementerian PANRB dilihat dari realisasi target sebesar 97,60 persen,” ujar Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Penanganan Anti Korupsi Rakhmad Setyadi.

Stranas PK tahun 2019-2020 terbagi menjadi tiga fokus utama. Dalam hal ini, Kementerian PANRB terkait dengan dua fokus yaitu keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan 7 sub aksi yakni, integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), percepatan pelaksanaan sistem merit, pembangunan zona integritas, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penataan kelembagaan (right sizing), serta percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca Juga  LIVE: Presiden Jokowi Lantik Empat Pasang Gubernur dan Wakil Gubernur

Rakhmad Setyadi menjelaskan, pada sub aksi penataan kelembagaan, Kementerian PANRB telah melakukan beragam hal selain yang disebutkan dalam pelaporan Stranas PK. Salah satunya dengan menyusun dan menetapkan kebijakan terkait dengan penataan kelembagaan.