Sidak Pelabuhan Malarko Karimun, Ketua Komisi III DPRD Kepri Mengaku Miris

Medianesia.id, Karimun – Sebagai bentuk melihat dari dekat kelanjutan pembangunan proyek-proyek yang masuk dalam kategori mangkrak atau tidak berjalan, Komisi III DPRD Provinsi Kepri melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah lokasi.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah Pembangunan Pelabuhan Malarko, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Dimana pembangunan pelabuhan yang didanai dari APBN dengan nilai hampir mencapai Rp 200 miliar ini, dan akan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas kondisi sudah mangkrak sejak 2008.

“Sengaja kita lakukan kunjungan ke sini. Karena kita ingin melihat dari dekat akan kondisi dari pembangunan pelabuhan peti kemas dengan nilai yang sangat fantastik. Miri juga saya melihatnya. Pembangunannya baru segitu, sementara anggarannya sangat fantastik,” jelas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri Widiastadi Nugroho saat ditemui awak media di lokasi, Senin (21/9/2020).

Baca Juga  Resmikan Dermaga II Telaga Punggur, Menhub: Konektivitas Laut Sangat Diperlukan

Pihaknya pun melihat, jika Pelabuhan Peti Kemas Malarko ini sudah jadi, tentunya akan memberikan dampak positif untuk semua sektor kehidupan masyarakat. Dan memang seharusnya, pembangunan ini dikomunikasikan secara langsung ke Pemerintah Pusat melalui kementerian Perhubungan.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan akan mencoba menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah Pusat sehingga bisa secara langsung dilakukan langkah-langkah pasti dan pembangunan pelabuhan tersebut bisa kembali berlanjut.

“Harapan terbesar kita adalah, dengan adanya pelabuhan ini bisa berimbas pada perekonomian di Kepri. Kita akan sampaikan hal ini ke pusat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pelabuhan peti kemas Malarko di Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau selesai dan diresmikan pada akhir 2021.

Baca Juga  Pasca-Lantik Bupati di Kepri, Gubernur Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Politik

Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat tidak seratus persen mengalokasikan anggaran sebanyak itu, tetapi akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, BUMD dan pihak swasta.

“Pelabuhan ini dikerjakan dengan sistem kerja sama KSP (Kerja Sama Pemanfaatan). Nanti, pelaksanaannya ada di pemerintah, pemerintah pusat akan mengerjasamakannya dengan BUMD, BUMD dengan swasta, dan swastanya jangan hanya satu,” kata dia.

Menhub mengatakan, kunjungannya ke Karimun, khususnya ke Pelabuhan Malarko merupakan tindak lanjut perintah Presiden untuk lebih memperhatikan daerah perbatasan dan terluar, mengingat isu Persatuan Indonesia bahwa, tanah-tanah atau pulau-pulau atau kegiatan pulau di perbatasan itu harus yang menjadi perhatian utama.

Dia menilai Kabupaten Karimun sebagai daerah terdepan yang berbatasan dengan dua negara serumpun, sangat strategis dan memiliki potensi yang besar, antara lain sektor industri dan pariwisata.

Baca Juga  Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat, SBY Singgung Peran Moeldoko

“Dengan jumlah penduduk sebanyak 200.000 jiwa, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400.000, apabila Malarko ini menjadi pelabuhan samudera. Ini akan sangat besar, apalagi Karimun merupakan kawasan pelabuhan bebas, seperti Batam,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi pelabuhan Malarko terbiar begitu saja. Sudah banyak tiang-tiang yang keropos dan pada bengkok akibat tergerus pasang surut air laut. (Iman Suryanto)