Medianesia.id, Tanjungpinang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang memiliki daya belanja fantastis, mencapai sekitar Rp800 juta per hari. Namun, sebagian besar kebutuhan bahan baku dapur masih dipasok dari luar daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan saat ini terdapat 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
“Jika dihitung, sekitar Rp800 juta per hari. Namun persoalannya ke mana dan siapa yang menikmati uang tersebut,” kata Zulhidayat, Selasa, 17 Februari 2026.
Ia menjelaskan, setiap SPPG dalam sehari mengeluarkan anggaran sekitar Rp45 juta untuk melayani 3.000 penerima manfaat MBG.
Baca juga: Kemenag Kepri Gelar Rukyatul Hilal di Pantai Setumu Tanjungpinang
Dengan alokasi Rp15 ribu per siswa per hari, rinciannya terdiri dari Rp2 ribu untuk sewa alat dan dapur SPPG, Rp3 ribu untuk upah kerja dan operasional, serta Rp10 ribu untuk kebutuhan bahan baku seperti ayam dan sayur.
Menurutnya, kebutuhan daging ayam di masing-masing SPPG dalam sehari mencapai sekitar 300 kilogram. Tingginya permintaan ini bahkan kerap berdampak pada ketersediaan ayam di pasar lokal.
“Kebutuhan ayam SPPG juga tinggi. Ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan di pasar,” ujarnya.
Sementara untuk sayuran, sebagian besar masih dipasok dari luar Tanjungpinang. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya hasil pertanian lokal dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
Baca juga: Permintaan Naik, Ratusan Ton Kelapa Natuna Dikirim ke Tanjungpinang
Zulhidayat menilai, besarnya perputaran anggaran MBG seharusnya menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Tanjungpinang, khususnya pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan.
“Kebutuhan ayam SPPG tinggi, jadi kenapa kita tidak coba beternak ayam atau bertani menanam sayur, sehingga uang MBG itu bisa dinikmati warga Tanjungpinang,” tambahnya.
Ia menegaskan, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal apabila rantai pasoknya dikuasai pelaku usaha daerah.
Baca juga: Awal Ramadan 1447 Hijriah Berpotensi Berbeda? Ini Penjelasan Menteri Agama
Untuk mendukung ketahanan pangan lokal, Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah berupaya mengelola sekitar 1.600 hektare lahan terlantar.
Lahan tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai area pertanian dan peternakan. Proses pengelolaan lahan saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sekarang sedang berproses di BPN, mudah-mudahan dalam waktu dekat lahan itu sudah bisa kita kelola,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
