Pengusaha Keluhkan Tingginya Biaya Ekonomi di Kawasan FTZ Karimun ke Soerya Respationo

Medianesia.id, Karimun – Tingginya biaya ekonomi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diungkapkan sejumlah pelaku usaha dan ekonomi di Kabupaten Karimun, saat ditemui Calon Gubernur Kepri HM Soerya Respationo di Lantai 7, Hotel Aston Batam, Minggu (29/11/2020) malam.

Saat itu, sejumlah pengusaha dari berbagai jenis industri dan bidang terlihat mengungkapkan ‘unek-uneknya’ terkait menurunnya perekonomian saat ini.

“Jika nanti Bapak Soerya Respationo terpilih seagai Kepala Daerahdi Provinsi Kepri, Kalau kami boleh meminta, kiranya bapak bisa memperjuangkan diberlakukannya FTZ secara menyeluruh di kawasan Karimun,” Jelas Eddy Asun, salah satu pengusaha di Karimun ini.

Mengingat, tambahnya, aturan yang ada sangat membuat sulit para pengusaha di karimun. Khususnya saat akan melakukan pemasukan barang maupun mengirim ke luar kawasan FTZ.

Baca Juga  Inilah Daftar 13 Negara yang Masih Lockdown

Hal ini sangat membuatnya bingung untuk melakukan aktivitas yang resmi dan sah. Sementara aturannya sangat memberatkan para pengusaha. Namun jika melakukan kegiatan ilegal tentunya akan membahayakan diri sendiri, perusahaan dan tentunyaa karywan.

“Untuk itu, kami meminta agar ada perhatian serius dari Calon Kepala Daerah di Kepri nanti. Kiranya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pengusaha. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, pria yang berpasangan dengan Iman Sutiawan di Pilkada Kepri dan mengantongi nomor urut 1 ini, menegaskan akan melakukan invemtarisasi akan semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri.

Baik yang mengatur terkait FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun maupun Peraturan Pemerintahnya (PP).

Baca Juga  Puluhan Tenaga Kesehatan di RSBP Telah Divaksinasi Covid-19

“Kalau kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kepri, kami akan menginventarisasi semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri. Mengingat, semua ini harus diputuskan melalui kajian-kajian yang sangat signifikan,” terang Soerya dihadapan para pengusaha.

Dan yang paaling utama adalah, tambahnya, jangan sampai ada peraturan yang saling bertabrakan antara aturan yang satu dengan yang lain.

“Mengingat, jika sudah bertabrakan pasti akan berpotensi memunculkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau masyarakat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, aturan yang mengatur terkait FTZ ini bermula dari adanya UU Nomor 44 tahun 2007, tentang kawasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang .

Baca Juga  Terapkan Prokes Ketat, Elite Health Club Sahid Hotel Batam Tawarkan Banyak Promo

Dimana Undang-Undang ini, pengaturan kewilayahannya berdasarkan pada 3 peraturan pemerintah (PP). Dimana pertama, UU 46 dimana menetapkan Batam sebagai kawasan bebas atau Free Trade Zone.

Kemudian PP No 47 yang menetapkan sebagian Pulau Bintan dan Tanjungpinang sebgai kawasan bebas dan perdagangan bebas atau FTZ. Serta PP 48 yang menetapkan sebagaian karimun sebagai kawasan FTZ. (Iman Suryanto)