oleh

Pasutri Jabat Kades dan Sekdes di Dendun Termasuk Nepotisme

Medianesia.id, Bintan – Kepala Bidang Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Sumardiyanti, menegaskan pasangan suami istri (pasutri) tidak boleh menjabat di satu lembaga penyelenggaraan pemerintahan.

Sebab, bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Huruf F.

Pernyataan tersebut menanggapi adanya pasutri yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Dendun, Kecamatan Mantang, Bintan.

“Sementara kades dan sekdes di Desa Dendun memiliki hubungan suami istri. Maka itu sudah jelas bertentangan namun kita serahkan semuanya kepada kadesnya,” ungkapnya dalam rapat di Ruang Pertemuan Kantor Camat Mantang, Selasa (27/6).

Baca juga : Ada Pasutri di Bintan Jabat Kades dan Sekdes, Warga Minta Salah Satu Mundur

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dimana, nepotisme itu adalah tidak boleh ada hubungan darah, hubungan saudara maupun hubungan perkawinan dalam satu lembaga penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun dalam peraturan bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2019 belum diatur secara rinci untuk nepotisme. Namun akan dibahas untuk direvisi karena masalah nepotisme ini sudah terjadi di 3 desa di Kabupaten Bintan termasuk Desa Dendun.

Sebab, dalam kasus pasutri menjabat sebagai kades dan sekdes itu tetaplah tidak etis.

“Dampaknya ke desa. Ini sudah menjadi urgensi maka kita akan revisi perbup itu agar bisa mengatur nepotisme,” ucapnya.

Penulis : Ism
Editor : Brp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *