Medianesia.id, Tanjungpinang – Di era ketika hoaks menyebar lebih cepat dari fakta dan opini kerap lebih dipercaya ketimbang data. Keberadaan figur yang mampu menjaga aliran informasi tetap jernih menjadi sangat penting.
Di Kepulauan Riau (Kepri), salah satu sosok yang memainkan peran itu dengan konsistensi adalah Hasan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri.
Dibalik sosoknya yang tenang dan supel, Hasan menyimpan energi besar untuk mengawal keterbukaan informasi publik dan memastikan setiap narasi pembangunan daerah tidak terkontaminasi oleh kabar simpang siur.
“Kami memastikan keresahan masyarakat tentang kebijakan pembangunan bisa sampai. Karena, kalau informasi terputus, kepercayaan publik bisa runtuh. Karena itu, kami hadir sebagai pelurus dan penghubung,” ujarnya dalam sebuah wawancara bersama Medianesia.
Disamping berperan sebagai corong kehumasan pemerintah, menurut Hasan, Diskominfo juga menjadi tulang punggung transformasi digital pemerintahan. Diskominfo tak hanya sekadar bicara soal rilis media dan pemberitaan semata.
Namun, juga melaksanakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan E-government, pengelolaan ruang opini dan website, keamanan persandian dan informasi (Sandiman), serta mengelola infrastruktur teknologi dan aplikasi layanan.
Di bawah komandonya, Diskominfo Kepri menjadi instansi yang tak pernah tidur. Setiap hari ada serangan siber yang masuk ke sistem informasi pemerintah. Hasan membentuk tim dan menjalin kerja sama resmi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menghadapinya.
Mereka menggunakan firewall, antivirus, dan panel pengawasan siber secara real time untuk melindungi seluruh kanal digital Pemprov, termasuk akun media sosial resmi dan website OPD.
“Ini bukan kerja yang sederhana. Di era digital seperti sekarang, kunci penyelenggaraan pemerintahan justru ada di Diskominfo,” ujar Hasan menegaskan.
Diskominfo Kepri juga bertanggung jawab memastikan keamanan informasi dan sistem persandian.
Salah satu implementasi pentingnya adalah penggunaan tanda tangan elektronik, yang mencegah pemalsuan dokumen dan mempercepat proses administrasi antar instansi.
Kepri bahkan mendapatkan penghargaan tingkat pertama nasional dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Sebagai bentuk reformasi birokrasi, Hasan mendorong seluruh OPD untuk beralih ke sistem digital. Beberapa aplikasi layanan publik kini telah dibangun dan diintegrasikan.
Bahkan, Diskominfo Kepri kini tengah merancang aplikasi Single Sign-On untuk bidang kepegawaian, yang memungkinkan semua layanan terintegrasi dalam satu akses.
Kemudian, dalam mendukung pengembangan aplikasi digital, Diskominfo membuka ruang bagi kabupaten/kota.
Tercatat ada 83 pengajuan pembuatan aplikasi dari berbagai instansi, 20 sudah dibuat, dan 10 di antaranya telah resmi diluncurkan.
Ke depan, Hasan menargetkan integrasi antar aplikasi agar data dan layanan makin efisien.
Tak hanya soal software, Hasan juga membenahi infrastruktur jaringan. Saat ini, satu gedung hanya dilayani dua router dengan tingkat penggunaan jaringan hanya 20–30 persen.
Hasan bertekad membangun sistem yang mampu menjangkau hingga 95 persen pengguna aktif per gedung.
“Kita akan bangun jaringan ideal, memperluas coverage jaringan hingga 95 persen pengguna di setiap gedung. Ini bagian dari revitalisasi total,” jelasnya.

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, Hasan juga mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bahkan sistem SPAN Lapor!, yang berada di bawah pengawasan Kementerian PAN-RB, telah diintegrasikan agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan aspirasi secara digital, langsung tertuju ke instansi terkait.
Tentu, tidak semua berjalan mudah. Dengan kondisi geografis Kepri yang 96 persen lautan, pemerataan infrastruktur digital membutuhkan biaya besar.
“Kami di Diskominfo masih merancang banyak hal untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh. Target kita layanan publik yang cepat, tepat, dan memangkas birokrasi,” tuturnya optimistis.
Berkat kerja keras ini, Kepri meraih peringkat ke-3 nasional dalam indeks SPBE, hanya di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan nilai 3,06—melewati target RPJMD sebesar 2,9.
Misi Meluruskan dan Mendidik
Menjadi Kepala Diskominfo di era media sosial tentu bukan tugas ringan. Tantangan terbesar bukan hanya menyampaikan informasi pemerintah, tetapi memastikan kebenaran tetap bertahan di tengah derasnya hoaks yang menyamar sebagai kabar.
Hasan tak gentar. Ia membentuk sistem komunikasi lintas OPD, memastikan ada narasi tunggal yang konsisten. Ia juga mengedepankan keterbukaan informasi, sebuah prinsip penting dalam demokrasi.
“Kritik itu wajar. Yang kami lawan adalah kabar palsu yang merusak nalar publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Diskominfo di bawah kepemimpinannya tak hanya menjadi penyambung lidah pemerintah, tetapi juga penyaring informasi dan pendidik publik.
Ia aktif menggelar kampanye literasi digital, menyosialisasikan etika bermedia sosial, serta membangun kesadaran publik agar tidak mudah termakan hoaks.
Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Diskominfo Kepri mencetak berbagai prestasi nasional.
Diantaranya, selain peringkat ke-3 nasional dalam indeks SPBE, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat, sebagai Badan Publik Informatif Terbaik ke-3 Nasional dengan skor 96,05.
Kemudian, Kepri juga menyabet Indeks Kebebasan Pers (IKP) terbaik se-Indonesia tahun 2021.
Prestasi ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari sistem kerja yang terstruktur, konsisten, dan berpihak pada publik.
Dari Lurah hingga Komandan Komunikasi Digital
Hasan lahir di Tanjungpinang, 10 November 1977. Ia adalah putra daerah yang meniti pendidikan dari SD Negeri 003, SMP Negeri 4, hingga SMA Negeri 2 Tanjungpinang sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Riau, Pekanbaru, dan meraih gelar Sarjana Sosial di bidang Ilmu Pemerintahan pada 2003.
Kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai dengan langkah yang sederhana namun pasti.
Pada 2009, Hasan mendapatkan amanah pertamanya sebagai Lurah Sungai Lekop. 3 tahun kemudian, ia dipercaya memimpin sebagai Lurah Kijang Kota, lalu naik jabatan sebagai Camat Bintan Timur pada 2012.
Sebagai Camat, Hasan tak hanya dikenal sebagai birokrat, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat.
Ia ringan tangan membantu warga, rajin turun ke lapangan, dan piawai membangun komunikasi.
Gaya kepemimpinannya yang membumi dan inovatif membuatnya diundang menjadi narasumber dalam program “Kick Andy”, sebuah pengakuan nasional atas dedikasinya sebagai ASN inspiratif.
Kariernya terus melesat. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Bintan (2016), lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Bintan (2018), dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Kepri (2019).
Sejak 2020, Hasan dipercaya memimpin Diskominfo Kepri, sebuah posisi strategis di era digital dan banjir informasi.
Bahkan, pada satu titik perjalanan kariernya, Hasan dipercaya menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang pada November 2023.
Suatu amanah besar yang mengukuhkan pengakuan terhadap integritas dan kapasitasnya.

Luka, Bangkit, dan Mengabdi Lagi
Namun hidup tak selalu berjalan lurus. Hasan pernah menghadapi cobaan besar, ia harus mengubur sementara kejayaan karier ASN-nya karena persoalan hukum.
Tapi seperti seorang pelaut tangguh yang tak meninggalkan kapal di tengah badai, Hasan memilih bertahan.
Ia bangkit, menata ulang pengabdian, dan kembali menjalankan tugas negara dengan integritas. Kepercayaan publik dan institusi kepadanya tak pernah pudar.
Kini, di usianya yang ke-47, Hasan terus melangkah. Bersama sang istri dan keempat anaknya, ia hidup bersahaja.
Tapi di kantor, ia tetap menjadi pemimpin yang menyala. Di ruang publik, ia adalah pelurus informasi. Di jalur sunyi pelayanan publik, Hasan terus berjalan.
Profil Singkat
- Nama: Hasan
- Tempat, Tanggal Lahir: Tanjungpinang, 10 November 1977
- Pendidikan: S.Sos, Ilmu Pemerintahan – Universitas Riau
- Pendidikan Dasar: SDN 003, SMPN 4, SMAN 2 Tanjungpinang
- Jabatan Terkini: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri
Riwayat Jabatan:
- Lurah Sungai Lekop (2009)
- Lurah Kijang Kota (2012)
- Camat Bintan Timur (2013)
- Sekretaris Dinas Pariwisata Bintan (2016)
- Kabag Perbatasan Bintan (2018)
- Kabiro Humas dan Protokol Kepri (2019)
- Kepala Diskominfo Kepri (2020–sekarang)
- Penjabat Wali Kota Tanjungpinang (2023).(Ism)
Editor: Brp