Medianesia.id, Batam – Kementerian Investasi/BKPM mengungkapkan kondisi investasi mangkrak yang masih tersisa di pengujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa sekitar 20% dari total investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun, atau sekitar Rp 141,6 triliun, masih belum terselesaikan.
Menurut Yuliot, berbagai faktor menyebabkan investasi mangkrak ini, termasuk permasalahan internal perusahaan dan kondisi bisnis yang tidak mendukung. “Ada yang bisa diselesaikan sekitar 80% dari Rp 700-an triliun itu,” ujar Yuliot di kantornya, Senin (29/7/2024).
Yuliot menjelaskan bahwa permasalahan internal dan kondisi bisnis menjadi hambatan utama.
Fokus pemerintahan selanjutnya adalah memfasilitasi para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
“Jadi yang 20% itu ada permasalahan internal perusahaan, ada juga kondisi bisnis yang tidak memungkinkan,” imbuhnya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, juga beberapa kali menyinggung persoalan investasi mangkrak ini. Bahlil menyatakan bahwa ia mewarisi investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun dari pimpinan sebelumnya, namun berhasil mengeksekusi Rp 558 triliun dalam waktu tiga tahun.
“Saya masuk BKPM Oktober 2019, saya diwariskan pemimpin terdahulu investasi mangkrak Rp 708 triliun. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari tiga tahun, investasi mangkrak sebesar Rp 558 triliun atau 78,9% berhasil dieksekusi,” ujar Bahlil.
Namun, sisa investasi mangkrak gagal dieksekusi karena pandemi COVID-19 dan sejumlah perusahaan memilih mundur. Salah satu contohnya adalah Lotte Chemical di Cilegon yang sempat mangkrak, namun kini telah mencapai progres 80%.
“Pertama, Lotte Chemical di Cilegon ini investasi sekarang sudah 80%. Ini mangkrak 4-5 tahun. Pemimpin terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini. Memang ilmu lapangan tidak ada ilmunya di Harvard,” tutur Bahlil.
Kementerian Investasi berkomitmen untuk terus memfasilitasi para investor dan mengatasi hambatan investasi yang ada. Diharapkan dengan upaya ini, investasi di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.(*/Brp)
Editor: Brp
