Kemenko PMK : Pengaruh Rokok Bisa Ancam SDM Indonesia

Ilustrasi Rokok Ilegal
Ilustrasi Rokok Ilegal

Medianesia.id, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menargetkan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Indonesia harus dapat tercapai tanpa ancaman bahaya rokok.

Selama ini, beban akibat rokok dinilai menimbulkan masalah dalam pencapaian SDM yang produktif dan berkualitas sesuai target RPJMN 2020-2024.

Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK Nancy Dian Anggraeni mengatakan, pihaknya mempunyai amanah untuk mengawal pembangunan SDM yang berkualitas untuk mencapai Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Sayangnya, rokok menjadi ancaman besar bagi kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu upaya pengendalian konsumsi tembakau harus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Merokok menjadi masalah, khususnya prevalensi perokok anak. Pada anak usia kurang dari 18 tahun, prevalensinya terus meningkat. Sebelumnya, targetnya turun pada 2019, namun ternyata targetnya tidak bisa kita raih, malah naik jumlahnya menjadi 9,1 persen. Jadi beban akibat rokok yang menimbulkan masalah SDM produktif, ini menjadi terbebani dan berpotensi mengganggu SDM berkualitas,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Baca Juga  WOW, Trans Studio Garden Bakal Hadir di Tanjungpinang
Ilustrasi Rokok Ilegal
Ilustrasi Rokok

Nancy memaparkan, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia yakni fiskal dan nonfiskal.

Dalam strategi fiskal, kebijakan harga menjadi poin penting untuk pengendalian tembakau. Pemerintah semestinya fokus dalam memperhatikan dan mengawasi kebijakan harga.

Sementara, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Febri Pangestu mengatakan, hal ini Kemenkeu sebenarnya telah mengatur harga transaksi pasar untuk merespons praktik pelanggaran tersebut.

Artinya jangan sampai ada praktik pelanggaran yang dilakukan perusahaan dengan menjual produknya dengan harga lebih murah dari pita cukai.

Dia juga memastikan bahwa soal pengawasan harga Kemenkeu melakukan pemantauan secara berkala.

“Untuk pengawasan harga rokok, Dirjen Bea Cukai melakukan monitoring HTP per tiga bulan, dari warung, swalayan, minimarket, untuk melihat tingkat harga apakah sudah bergerak atau disesuaikan dengan cukai,” katanya.

Baca Juga  Hadapi Situasi Kedaruratan, Karyawan ATB Dilatih Terampil Menghadapi Kebakaran

Sebelumnya kata Febri, terjadi peningkatan konsumsi rokok pada masyarakat selama pandemi karena beralihnya masyarakat ke rokok murah.

BKF memprediksi bahwa konsumsi rokok akan turun hingga di bawah 300 miliar batang, namun faktanya tren konsumsi rokok hanya mengalami penurunan sebesar 9,7 persen dari 2019.

Menurutnya, konsumsi rokok memang bersifat inelastis karena dampak harga yang menyebabkan konsumen rokok memiliki pilihan antara berhenti, mengurangi, atau mencari alternatif rokok yang lebih murah.

Keberadaaan rokok murah di pasaran menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat konsumsi rokok masyarakat Indonesia.

Tidak heran jika dari tahun ke tahun prevalensi perokok di Indonesia terus meningkat, khususnya perokok anak dan remaja. (**)