Kejati Kepri Gelar Dialog Bersama Kadisdik Kepri dan Kepsek Sekota Tanjungpinang dan Bintan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Medianesia.id, Tanjungpinang – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Seksi penerangan hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) adakan kegiatan penerangan hukum yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang, Kamis (08/04)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, para Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK dan SLB sekota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan acara yang bertemakan

“perasn masyarakat dalam peningkatan pelayan dan mutu pendidikan” yang mana di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Hadi Riyanto juga pemaparan tersebut disampaika  Kasi Intel Kejati Kepri tentang “aspek hukum pengadaan barang jasa/pemerintah dan upaya pencegahan penyalagunaan wewenang”.

Dalam paparan Kasi Penkum Jendra Firdaus  menjelaskan tentang tuntutan masyarakat yang terus berkembang menginginkan pendidikan yang berkwalitas di satu pihak dan minimnya ketersediaan anggaran pendidikan dan kurangnya peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan di lain pihak.

Baca Juga  Enam Kecamatan di Batam Kembali di Zona Merah Covid-19
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Untuk itu, lanjut Jendra, untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan tersedianya anggaran pendidikan yang memadai maka diperlukan peran serta masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan diantaranya dengan memberdayakan fungsi Komite Sekolah.

“meskipun salah satu tugas komite sekolah adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif  haruslah memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah” jelasna

Sementara itu, Kajati Kepri Heri Hadi Riyanto memaparkan perlunya “mengenali hukum guna menjauhkan hukuman”,  untuk itu diharapkan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan perlu memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya terkait prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, dan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.(yuli)