Kejaksaan Tetapkan Kepala Dishub Batam Tersangka Dugaan Korupsi

Medianesia.id, Batam – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam akhirnya menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam berinisial RE, sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi.

Penetapan Tersangka RE tersebut, setelah tinm penyidik tindak pidana khusus di Kejari Batam melakukan pemeriksaan secara insentif terhadap tersangka.

Palaksana tugas (Plt) Kasi Intelijen Kejari Batam, Hendarsyah YP, SH, MH saat dikonfirmasi awak media membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka RE sudah sesuai dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga  Taba Iskandar: Batam itu 'Unik', Operator SPAM Harus Miliki Skill

Atau 12 huruf a, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga  BC Khusus Kepri Berkomitmen Pulihkan Ekonomi Melalui Izin PLB

“Selanjutnya, terhadap tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari, terhitung 8 April 2021 sampai dengan Tanggal 27 April 2021,” jelasnya.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa tersangka RE melakukan Tindak Pidana Bersama-sama dengan tersangka H (kasi di dishub Batam), yang sebelumnya telah ditahan.

“Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka RE dan H adalah, Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Pemerasan,” terangnya.

Perbuatan Tersangka RE bersama dengan H, tambahnya, telah mengganggu iklim investasi di Kota Batam. Dimana saat ini tengah terpuruknya ekonomi pasca-diserang pandemi Covid-19.

“Pungutan liar yang dilakukan tersangka RE bersama-sama dengan H, dilakukan terhadap Penerbitan SPJK yang merupakan syarat terbitnya Surat KIR (pengujian kendaraan bermotor), dimana subjek Pungutan Liar adalah Dealer Mobil se-Kota Batam,” terangnya. (Iman Suryanto)