Ingin Pantau Perkembangan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Kanal Resminya

IDNNews.id, Batam – Sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat, pelaku usaha hingga Pemerintah Daerah terkait Implementasi Undang Undang (UU) Cipta Kerja, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menggelar rapat di Aston Hotel, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/12/2020).

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terdiri dari 15 bab, 186 pasal, dan memiliki halaman 1000an lebih.

Dan saat ini, tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada 2 November 2020.

Baca Juga  Kue Sus isi Cokelat Anti Bad Mood
Ilustrasi

“Undang Undang Cipta Kerja itu muatannya sangat luas sekali,” jelasnya saat ditemui awak media di Aston Hotel Batam, Jumat (11/12/2020).

Dalam proses penyusunan ini, tambahnya, Pemerintah berkeinginan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, supaya RPP dan RPerpres tersebut nantinya mampu mengakomodir seluruh aspirasi dari mereka.

Pada kesempatan ini, Pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders untuk penyusunan RPP dan RPerpres terkait sektor Perindustrian, Perdagangan, Kepabeanan, Perizinan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Transportasi.

Ia mengatakan ada 44 peraturan pelaksanaan, 40 rancangan peraturan pemerintah dan 4 rancangan peraturan presiden. 

“Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan ini, kita ingin mendapat masukan dan pandangan pendapat publik seluas-luasnya,” tuturnya.

Baca Juga  Realisasi Belanja Capai Rp1.693,50 Miliar, Kepala BP Batam: Dilanjutkan di 2021

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kemenkoperekonomian sudah membuat 4 kanal utama untuk menyerap dan mendapatkan aspirasi dari publik masyarakat pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sejak awal November pihaknya sudah membuat dan mengupload portal UU Cipta Kerja di www.uu/ciptakerja.go.id.

Disitu seluruh informasi tentang UU Cipta Kerja mulai dari UU, Proses penyusunan, rancangan peraturan pelaksanaannya. Pihaknya sudah mengupload 30 rancangan peraturan pelaksanaan dan 27 RPP. 

“Kita selalu memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” katanya. (Iman)