ICW Minta KPK ‘Plototi’ Dugaan Praktik Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian

Medianesia.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa menelusuri dugaan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian, maupun lembaga lain yang juga menangani pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“KPK harus menelusuri terjadinya praktik korupsi PBJ serupa di Kementerian maupun lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan Covid-19,” kata peneliti ICW, Almas Sjafrina dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).

Sejak awal program bansos dan penanganan Covid-19 lainnya, seperti belanja alat keselamatan kesehatan, sambung Almas, ICW telah memetakan potensi masalah dan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial. Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya.

Baca Juga  Puluhan Anggota DPRD Batam Terima Vaksinasi Covid-19
 KPK Lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
KPK Lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“Terkait bansos, masalah distribusi misalnya adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi,” ucap Almas.

Menurut Almas, ICW meminta agar PBJ direncanakan serta dikelola secara transparan. Misalnya menginformasikan perencanaan pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan mempublikasikan realisasi pengadaan.

Dengan begitu, kata Alamas, publik dapat mengawasi apakah pengadaan telah dilakukan dengan mematuhi ketentuan pengadaan.

Dia menegaskan, kondisi darurat pada dasarnya bukan pembenar untuk kemudian menutup informasi dan melakukan pengadaan di ruang gelap, mengingat pengadaan darurat mempunyai potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang cukup tinggi.

Berdasarkan catatan ICW, lanjut Almas, setidaknya terdapat empat masalah utama terkait dengan PBJ di tengah Covid-19. Pertama, pemetaaan atau identifikasi kebutuhan yang tidak berdasarkan kebutuhan lapangan. Kedua, terjadi jual beli penunjukan penyedia dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga  Ketua Komisi III DPRD Kepri Apresiasi Kinerja Tim Gabungan dalam Mengatasi Kebakaran Hutan

“Hal ini mengakibatkan penunjukan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan penyedia dalam keadaan darurat, yaitu penyedia yang telah berpengalaman atau pernah menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau penyedia dalam e-katalog. Penunjukan penyedia kemudian didasarkan suap atau adanya konflik kepentingan yang membawa keuntungan baik untuk PPK maupun pejabat terkait,” cetus Almas.

Ketiga, potensi penyedia yang ditunjuk oleh PPK hanya penyedia yang mempunyai modal dan kemudian melakukan sub con pekerjaan utama kepada pihak atau perusahaan lain. Hal ini umumnya menimbulkan pemahalan harga tak wajar atau mark up.

“Fenomena ini tak hanya potensial terjadi dalam pengadaan darurat, melainkan telah umum terjadi dalam PBJ kondisi normal,” beber Almas.

Baca Juga  Ketua Komisi III DPRD Kepri Apresiasi Kinerja Tim Gabungan dalam Mengatasi Kebakaran Hutan

Keempat, melakukan pelunasan pembayaran padahal penyedia belum menyelesaikan pekerjaan atau belum dilakukan pemeriksaan yang memadai terhadap hasil pekerjaan. Program bansos, baik tunai maupun sembako, adalah program yang sangat dibutuhkan warga saat ini.

“Banyak warga tak hanya berkurang pendapatannya, tetapi juga kehilangan pekerjaan,” sesal Almas.

ICW menduga, praktik penerimaan suap ini bukan pertama kali terjadi pada pengadaan bansos sembako Covid-19 saat ini. KPK perlu menelusuri dugaan terjadinya praktek serupa dalam pengadaan bansos sembako sebelum-sebelumnya.

“Bahkan, praktik penerimaan suap dari penyedia PBJ juga terjadi tak hanya terkait pengadaan bansos, melainkankan juga pengadaan penanganan Covid-19 lainnya di kementerian/ lembaga lain dan pemerintah daerah,” tegas Almas. (***)

Sumber: Republika