Medianesia, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mendampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin, 9 Maret 2026.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap program penyediaan 3 juta rumah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, meningkat dibandingkan periode Desember–Januari yang berada di kisaran 3,55 persen.
Padahal, pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen, sehingga angka tersebut saat ini sedikit berada di atas target.
“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama pada kelompok desil 1 hingga 4,” ujar Tito.
Tito menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi secara tahunan berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen, termasuk kenaikan harga emas yang dipengaruhi situasi global seperti konflik internasional.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut menyumbang inflasi sebesar 16,19 persen, yang dipengaruhi oleh faktor subsidi energi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, Tito menilai kondisi inflasi di Provinsi Kepri masih terkendali dengan baik. Hal ini terlihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri sebesar 0,7 persen.
“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali,” jelasnya.
Komoditas yang memberi andil terhadap inflasi di Kepri antara lain emas perhiasan dengan kontribusi sekitar 0,15 persen serta angkutan udara.
Di sisi lain, Tito juga menyoroti kinerja ekonomi Kepulauan Riau yang menunjukkan tren positif. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, sementara Kepulauan Riau mampu mencapai 7,89 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau hingga 6 Maret 2026 mencapai 16,97 persen. Namun realisasi belanja daerah baru 4,45 persen, sehingga perlu didorong agar lebih optimal.
Selain pengendalian inflasi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.
Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026 seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.
“Menjelang hari raya banyak persoalan yang harus diantisipasi bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah,” tegas Tito.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan tren sangat positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025.
Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, bahkan sebagian besar berada di atas rata-rata nasional.
“Selamat kepada Pak Gubernur atas kinerja pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Tercatat lima kabupaten/kota di Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Amalia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau.
Ia menegaskan Pemprov Kepri akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi serta memastikan kesiapan daerah menghadapi momentum Idul Fitri.
“Kita bersyukur inflasi Kepulauan Riau masih terkendali dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita juga berada di atas rata-rata nasional,” ujar Ansar.
Ansar juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat menjelang Lebaran.
“Kita akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, Forkopimda, serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” tutupnya.(ADV)
Editor: Brp
