Gratifikasi Rp685 Juta, Mantan Kabag Hukum Pemko Batam Dituntut 2 Tahun Penjara

Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti sebagai tersangka dugaan tindak pidana Korupsi penerimaan Gratifikasi dari para pengusaha di Kota Batam.
Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti sebagai tersangka dugaan tindak pidana Korupsi penerimaan Gratifikasi dari para pengusaha di Kota Batam.

Medianesia.id, Batam –┬áPersidangan dengan terdakwa Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gratifikasi di lingkungan Pemko Batam kembali digelar secara online.

Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (16/12/2020) tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mega Tri Astuti menuntut Sutjhajo Hari Murti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

‘Selain itu, juga dikenakan denda sebesar Rp 50 Juta atau subsider 6 bulan penjara,” jelas JPU saat membacakan tuntutan di persidangan yang digelar secara virtual tersebut.

Tuntutan tersebut menurutnya, sangat wajar. Mengingat, terdakwa Sutjhajo Hari Murti diketahui dengan jelas dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Nomo 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor nomor 31 tahun 1999.

Baca Juga  Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat, SBY Singgung Peran Moeldoko

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti sebagai tersangka dugaan tindak pidana Korupsi penerimaan Gratifikasi dari para pengusaha di Kota Batam.

Mantan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjhajo Hari Murti sebagai tersangka dugaan tindak pidana Korupsi penerimaan Gratifikasi dari para pengusaha di Kota Batam.

Dimana penetapan Hari Murti sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli yang telah di periksa oleh tim penyidik Tindak Pidana Khsusu (Pidsus) Kejari Batam.

Total Gratifikasi (Hadiah) yang diterima tersangka, sebesar Rp 685 juta dari salah satu pengusaha di Kota Batam.

Gratifikasi yang diterima, kata Fauzi, dilakukan melalui 3 tahap untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dalam kasus ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam telah memanggil dan memeriksa sedikitnya 17 orang saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi Kepala bagian (Kabag) Hukum Pemko Batam.

Baca Juga  Pasca-dilantik Jadi Bupati Bintan, Apri Sujadi Menghilang?

Para saksi yang telah dipanggil penyidik, salah satunya Kabag Hukum Pemko Batam, Hari Murti dan Aditya Guntur Nugraha selaku Camat Batam Kota serta Herman Rozie, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Kota Batam.

Selain itu, satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky milik seorang saksi, Aditya Guntur Nugraha, Camat Batam Kota telah disita tim penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Batam.(Iman Suryanto)