Medianesia.id, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri melakukan pertemuan dengan manajemen Matahari Department Store dan pengelola Tanjungpinang City Center (TCC), menyikapi rencana penutupan gerai Matahari TCC.
Pertemuan itu bertujuan menggali informasi dan alasan di balik keputusan manajemen pusat Matahari untuk menutup gerainya di TCC, serta mencari solusi agar dampaknya tidak meluas.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, menegaskan rencana penutupan ini berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi, termasuk mengancam keberlangsungan operasional TCC secara keseluruhan.
“Kalau Matahari sampai mundur, bisa jadi operasional TCC ikut terdampak. Ini satu-satunya department store di Tanjungpinang,” ujar Rudy, Minggu, 20 April 2025.
Ia menambahkan, DPRD dan Pemprov Kepri fokus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya menawarkan dialog untuk menemukan solusi terbaik.
“Kami hanya menawarkan solusi bersama, apakah masih bisa dipertimbangkan kembali. Tapi keputusan akhir tetap di tangan manajemen pusat,” imbuh Rudy.
Kepala Disperindag Kepri, Aries Fhariandi, menyatakan keprihatinannya atas rencana tersebut, dan menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi komunikasi dengan manajemen pusat Matahari.
“Kami hadir untuk mengkomunikasikan hal ini. Masih ada waktu 10 hari sebelum penutupan resmi, dan kalau memungkinkan, kami akan coba jalin komunikasi ke tingkat pusat,” ucap Aries.
Menurutnya, pemerintah menghormati keputusan bisnis manajemen, namun tetap berharap ada pertimbangan ulang demi menjaga perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Store Manager Matahari TCC Tanjungpinang, Mentiva Susendra, membenarkan penutupan gerai ini merupakan instruksi dari manajemen pusat, dengan operasional terakhir pada 30 April 2025.
“Untuk 1 Mei sudah tidak melayani konsumen. Kami fokus pembenahan internal,” jelas Mentiva.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.
“Sampai hari ini tidak ada yang di-PHK. Kami sedang mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi ke cabang lain,” tutupnya.
Pemerintah dan legislatif berharap keputusan manajemen dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan nasib pekerja serta stabilitas ekonomi Kota Tanjungpinang. (Ism)
Editor: Brp
