Medianesia.id, Tanjungpinang – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menegaskan komitmen legislatif dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Bentuk konkret dari komitmen ini adalah rasionalisasi anggaran aspirasi DPRD Kepri sebesar Rp33 miliar dalam APBD 2025.
Menurut Iman, langkah efisiensi ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kepri, sebagai wilayah dengan 96 persen lautan, memiliki perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
“Kita tegak lurus satu komando mendukung program Presiden Prabowo, sehingga masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD Kepri juga menanggapi isu pemotongan 25 persen Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri.
Menurut Iman, kebijakan anggaran dan hak-hak ASN seharusnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Hingga saat ini, pihaknya hanya mengetahui wacana pemotongan THR dari pemberitaan media.
“THR adalah hak ASN yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika ada perubahan kebijakan, seharusnya ada pembahasan yang transparan dan melibatkan semua pihak terkait,” tambahnya.
Iman juga membantah adanya keterkaitan antara efisiensi anggaran di DPRD dengan pemotongan THR ASN.
“Isu yang menyebut pemotongan THR terkait efisiensi anggaran DPRD itu tidak benar. Tidak ada sangkut paut antara pembahasan efisiensi dengan THR ASN,” tegasnya.
Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri telah menyepakati efisiensi belanja dalam APBD 2025 sebesar Rp210 miliar.
Iman menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan secara terukur dan terencana, dengan tetap mengutamakan program-program prorakyat.
“Ini merupakan hasil dari peninjauan dan rasionalisasi berbagai pos belanja yang dianggap kurang prioritas,” ujarnya.
Dari total efisiensi Rp210 miliar, alokasi pemangkasan terdiri dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp60 miliar, termasuk perjalanan dinas DPRD Kepri sebesar Rp16 miliar.
Selanjutnya, efisiensi belanja program OPD sebesar Rp150 miliar, termasuk pemangkasan anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp6 miliar. Selain itu, anggaran aspirasi reses DPRD juga dipangkas sebesar Rp33 miliar. (Ism)
Editor: Brp
