Medianesia.id, Tanjungpinang – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Kepri untuk menyewakan aset-aset yang tidak terpakai guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Wahyu, kebijakan penyewaan ini tak hanya menambah pemasukan daerah, tetapi juga membuat aset pemerintah lebih produktif dan bernilai ekonomis.
“Saya usul aset yang tidak digunakan itu disewakan ke pihak swasta atau masyarakat,” ujarnya.
Wahyu menegaskan pentingnya penataan aset secara menyeluruh sebagai langkah awal. Ia menyarankan agar aset yang sudah tua dilelang, sementara aset yang masih layak namun tidak digunakan bisa disewakan.
“Semua aset harus didata, yang sudah tua dilelang, yang menganggur disewakan. Semuanya harus produktif,” jelasnya.
Ia juga menilai kebijakan ini akan menarik minat investor yang sering terkendala dalam mencari lahan. “Selama ini investor mengeluh soal lahan, dengan adanya kebijakan ini, kendala teratasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyu optimis kebijakan ini tidak hanya mendorong investasi tetapi juga berpotensi meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, hal ini sangat relevan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem yang mencapai 5,93 persen dan tingkat pengangguran terbuka di Kepri sebesar 6,80 persen.
“Investasi akan membuka lapangan kerja baru, dan PAD yang terkumpul harus digunakan untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wahyu. (Ism)
Editor: Brp
