Medianesia.id, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (11/9/2024), BP Batam berhasil mengamankan alokasi anggaran sebesar Rp1.992.728.199.000 untuk tahun anggaran 2025.
Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan yang intensif antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, secara resmi mengetuk palu persetujuan atas alokasi anggaran tersebut.
Anggaran yang cukup besar ini akan dialokasikan untuk dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis. Sebagian besar anggaran, yakni 54,51%, akan digunakan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Program ini mencakup berbagai kegiatan penting seperti mempermudah proses perizinan bagi investor untuk mendorong pertumbuhan investasi.
Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan, seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, dan rumah sakit.
Lalu, mendukung pembangunan PSN Rempang Eco-City, khususnya dalam bidang perumahan dan pemukiman.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa fokus utama BP Batam adalah mempercepat peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Batam-Rempang-Galang sebagai kawasan ekonomi yang modern dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Rudi.
Sebagian besar anggaran BP Batam bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU), yakni sebesar 99,27%. Sisanya berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN).
Dengan adanya anggaran yang cukup besar ini, diharapkan pembangunan di Batam dapat berjalan lebih cepat dan efektif.(*/Brp)
Editor: Brp
Komentar