Medianesia.id, Batam – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa seluruh biaya program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025 sepenuhnya ditanggung oleh negara, tanpa pungutan dari peserta.
Pembiayaan program ini berasal dari dua sumber utama, yakni 80 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tahun ini tercatat sebanyak 21.807 guru PAI menjadi peserta PPG. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi sepeser pun untuk mengikuti program ini,” tegas Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), M. Munir, di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Munir mengingatkan seluruh peserta dan calon peserta untuk tidak tergiur rayuan oknum yang meminta pembayaran biaya PPG dengan alasan apapun.
Ia menegaskan bahwa permintaan biaya semacam itu adalah ilegal dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Jika ada oknum yang meminta pembayaran untuk program PPG PAI Kemenag, segera laporkan kepada kami. Itu jelas melanggar aturan dan merusak semangat program pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munir juga mengajak berbagai elemen guru, mulai dari asosiasi, kelompok kerja (pokja), hingga musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk ikut serta mengawal dan mendukung pelaksanaan PPG PAI agar berjalan sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi guru PAI, sehingga mampu menjalankan tugas pendidikan agama secara lebih optimal di sekolah-sekolah.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk memajukan pendidikan, termasuk melalui peningkatan kualitas guru PAI. Mari jaga bersama integritas program ini,” tutup Munir.(*)
Editor: Brp
