Bahas Minimnya Lahan TPU, DPRD Batam dan Instansi Terkait Usulkan Lahan 25 Hektar

Medianesia.id, Batam – Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Ruslan Ali Wasyim memimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait Pemukiman dan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Jumat (12/3/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Brigjen Pol. Moch Badrus, Ketua RT/RTW hingga perwakilan masyarakat.

Ketua RW04 Kampung Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Abdullah Ali dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemukiman warga disana ada sejak tahun 1985. Sebelum menjadi status hutan lindung, sudah ada yang tinggal warga yang menempati lahan tersebut.

“Kami sudah menempati lahan ini sejak tahun 1985. Keberadaan disana sudah diisi dengan adanya mess hold Pertamina Tongkang,” kata Ali saat RDPU.

Keberadaan warga di Mess Hold Pertamina Tongkang, tambahnya, ada sekitar 200 Kepala Keluarga (KK).

Ali menuturkan, warga telah berkali-kali mengajukan lahannya tidak menjadi hutan lindung seperti ditahun 1999, 2002, 2018 dan bahkan tahun 2020 mereka kembali mengajukan ke BP Batam.

“Berkali-kali kami ajukan agar lahan kami ini tidak masuk ke dalam hutan lindung. Karena tidak di gubris, maka kami minta lewat DPRD Batam agar bisa mediasikan dan aspirasi kami disampaikan ke BP Batam,” ujarnya.