Aspidsus Kejati Kepri Dalami Dugaan Korupsi Tunjangan di DPRD Natuna

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) Wagiyo
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) Wagiyo

Medianesia.id, Tanjungpinang – Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) Wagiyo mengungkap perkembangan dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna periode tahun 2011-2015.

“Untuk tersangka sudah kita panggil, kalau tak salah tiga Minggu lalu ya,” kata Wagiyo saat ditemui di Kantor Cabang BRI Tanjungpinang, Rabu (17/3/2021).

Dalam kasus pemberian tunjangan itu negara mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp7,7 miliar.

Disampaikannya, saksi-saksi yang ada dalam penyidikan sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa ulang.

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) Wagiyo
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) Wagiyo

“Sudah kita panggil semua, tapi masih akan dipanggil lagi pada waktu anggota dewan yang peroleh tunjungan itu,” kata dia.

Baca Juga  Penyidik Kejagung Kembali Periksa 6 orang di Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri

Dalam penyidikan lalu yang belum dipanggil sebagai saksi akan dipanggil lagi.

“Penyidik akan langsung ke Natuna untuk melakukan pemeriksaan anggota dewan yang menerima tunjangan itu,” katanya.

Sebagaimana diketahui, penyidik Kejati Kepri telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut. Kelima tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017 lalu.

Mereka adalah dua mantan Bupati Natuna Raja Amirullah dan Ilyas Sabli, Hadi Candra selaku Ketua DPRD Kabupaten Natuna periode tahun 2009-2014, Makmur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna periode tahun 2009-2012, Syamsurizon selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna periode tahun 2009-2016.

Kelima tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undangan-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP.(***/iman)